Jumat, 20 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi Keuangan KBS

Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi Keuangan KBS
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi Keuangan KBS

Permintaan itu terus naik hingga total uang yang dikeluarkan mencapai Rp2.410.000.000. Meski dana sudah digelontorkan, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim dan proses pemeriksaan tetap berjalan.

Dokumen fiktif untuk melegitimasi pengeluaran

Agar pengeluaran kas itu tampak sah, keempat tersangka bersekongkol menyusun perjanjian kerja sama jasa hukum, membuat ulasan SOP KBS, menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) fiktif, serta menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan litigasi senilai total Rp2.410.000.000.

“Dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah uang tersebut adalah merupakan kegiatan yang sah,” ungkap Punia.

Para tersangka disangkakan melanggar primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf A atau C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ada pula sangkaan subsidair Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf A atau C UU yang sama.

Penyidik belum merinci jumlah penerima honorarium maupun kemungkinan tersangka lain. “Belum. Nanti kami akan dalami lagi nanti,” ucapnya.

Soal kemungkinan keterlibatan pihak luar, penyidik menyatakan masih menelusuri dokumen pertanggungjawaban internal. “Jadi itu kan kita kan mengauditnya kan dari ini, dari data-data, dokumen dan lain-lain. Enggak disebutkan,” kata dia.

Bukan kasus pertama di KBS

Kasus dugaan korupsi di PDTS KBS sebelumnya mencuat pada 21 Juli 2026. Eks Direktur Utama PDTS KBS periode 2016-2024, Chairul Anwar, ditetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran pakan hewan.

Chairul diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan anggaran PDTS KBS di Kecamatan Wonokromo, Surabaya, untuk kepentingan pribadi maupun pengeluaran fiktif dalam rentang 2016 hingga 2024. Dalam periode itu, ia merangkap tiga jabatan: Direktur Utama, Direktur Operasional, serta Direktur Keuangan.

Modusnya, tersangka memerintahkan staf keuangan di Departemen Accounting and Finance mengeluarkan uang anggaran dan menyusun pertanggungjawaban fiktif. Pada 2023–2024, pengeluaran kas yang tidak benar juga disetujui oleh saksi MN selaku Direktur Keuangan.

Berdasarkan perhitungan sementara bersama BPKP Provinsi Jawa Timur, perbuatan tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp10.209.664.735,60. Sebagian besar uang itu dinikmati secara pribadi oleh tersangka.

Dampaknya terasa langsung di KBS. Penyimpangan dana operasional membuat fasilitas di kebun binatang itu tidak terawat, rusak, serta kotor. Kondisi dan kesehatan satwa ikut memprihatinkan akibat pemangkasan anggaran pakan.

Bagi warga Surabaya, penetapan empat tersangka baru ini menambah daftar persoalan di pengelolaan KBS. Kebun binatang yang menjadi ikon kota itu masih beroperasi, sementara berkas penyidikan dua perkara korupsi berjalan bersamaan di Kejati Jatim.

Halaman:12Semua Halaman

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →