Jumat, 20 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi Keuangan KBS

Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi Keuangan KBS
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi Keuangan KBS

SURABAYA — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025-2026. Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (19/11) malam.

Keempat tersangka adalah Mochammad Nahroni (MN), Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS; Nurika Widyasanti (NW), Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS; Eliya Emi Suprapto (EES), anggota Badan Pengawas PDTS KBS; serta Muhammad Ma’ruf (MM), seorang advokat dari kantor hukum Ma’ruf Syah and Partner.

Menurut Aspidsus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sepanjang 2025 hingga 2026 mencapai Rp3.270.559.452. Angka itu hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur nomor PE.03.03/SR-940/PW 13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026.

Kerugian itu berasal dari dua kelompok pengeluaran. Sebagian besar, Rp2.410.000.000, mengalir lewat skema pendampingan hukum. Sisanya, Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026, merupakan pengeluaran operasional yang tak bisa dipertanggungjawabkan untuk BBM, pembayaran THR, serta honorarium.

Berawal dari panggilan pemeriksaan Februari 2025

Punia menjelaskan, kasus ini bermula pada Februari 2025. Saat itu direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS menerima panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

Nurika dan Nahroni lalu menghubungi Eliya untuk mencari pengacara yang dinilai bisa membantu menangani persoalan tersebut. Eliya memperkenalkan keduanya kepada Ma’ruf agar mengupayakan penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak.

Untuk pendampingan itu, Ma’ruf meminta lawyer fee Rp100 juta serta dana penutupan perkara Rp500 juta yang bersumber dari kas PDTS KBS atas persetujuan Nurika dan Nahroni. Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS yang kini berstatus saksi, Sutini, diperintahkan mencairkan dana tersebut.

“Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada oleh tersangka EES kepada tersangka MM, namun uang tersebut tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” jelas Punia saat konferensi pers di Kejati Jatim, Kamis (19/11).

Pada April 2025, giliran pihak direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2023-2024. Ma’ruf kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana Rp995 juta yang disetujui Nurika dan Nahroni.

Permintaan itu terus naik hingga total uang yang dikeluarkan mencapai Rp2.410.000.000. Meski dana sudah digelontorkan, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim dan proses pemeriksaan tetap berjalan.

Dokumen fiktif untuk melegitimasi pengeluaran

Agar pengeluaran kas itu tampak sah, keempat tersangka bersekongkol menyusun perjanjian kerja sama jasa hukum, membuat ulasan SOP KBS, menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) fiktif, serta menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan litigasi senilai total Rp2.410.000.000.

“Dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah uang tersebut adalah merupakan kegiatan yang sah,” ungkap Punia.

Para tersangka disangkakan melanggar primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf A atau C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ada pula sangkaan subsidair Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf A atau C UU yang sama.

Penyidik belum merinci jumlah penerima honorarium maupun kemungkinan tersangka lain. “Belum. Nanti kami akan dalami lagi nanti,” ucapnya.

Soal kemungkinan keterlibatan pihak luar, penyidik menyatakan masih menelusuri dokumen pertanggungjawaban internal. “Jadi itu kan kita kan mengauditnya kan dari ini, dari data-data, dokumen dan lain-lain. Enggak disebutkan,” kata dia.

Bukan kasus pertama di KBS

Kasus dugaan korupsi di PDTS KBS sebelumnya mencuat pada 21 Juli 2026. Eks Direktur Utama PDTS KBS periode 2016-2024, Chairul Anwar, ditetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran pakan hewan.

Chairul diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan anggaran PDTS KBS di Kecamatan Wonokromo, Surabaya, untuk kepentingan pribadi maupun pengeluaran fiktif dalam rentang 2016 hingga 2024. Dalam periode itu, ia merangkap tiga jabatan: Direktur Utama, Direktur Operasional, serta Direktur Keuangan.

Modusnya, tersangka memerintahkan staf keuangan di Departemen Accounting and Finance mengeluarkan uang anggaran dan menyusun pertanggungjawaban fiktif. Pada 2023–2024, pengeluaran kas yang tidak benar juga disetujui oleh saksi MN selaku Direktur Keuangan.

Berdasarkan perhitungan sementara bersama BPKP Provinsi Jawa Timur, perbuatan tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp10.209.664.735,60. Sebagian besar uang itu dinikmati secara pribadi oleh tersangka.

Dampaknya terasa langsung di KBS. Penyimpangan dana operasional membuat fasilitas di kebun binatang itu tidak terawat, rusak, serta kotor. Kondisi dan kesehatan satwa ikut memprihatinkan akibat pemangkasan anggaran pakan.

Bagi warga Surabaya, penetapan empat tersangka baru ini menambah daftar persoalan di pengelolaan KBS. Kebun binatang yang menjadi ikon kota itu masih beroperasi, sementara berkas penyidikan dua perkara korupsi berjalan bersamaan di Kejati Jatim.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →