BOGOR — Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rokhmad meminta program pemberdayaan ekonomi umat berbasis Kantor Urusan Agama (KUA) masuk ke dalam skema pendampingan mantan narapidana terorisme (eks napiter).
Permintaan itu ia sampaikan dalam Workshop Capacity Building: Spesialisasi Kapasitas Penyuluh Agama Islam Wilayah Depok dan Bogor untuk Rehabilitasi, Reintegrasi, dan Pemberdayaan Individu yang Terpapar Ekstremisme di Bogor, Kamis (19/11/2026).
Menurut Abu Rokhmad, pendekatan keagamaan saja tidak cukup. Eks napiter butuh dukungan sosial dan ekonomi agar bisa kembali menjalani hidup normal setelah menjalani rehabilitasi.
Negara dan masyarakat harus hadir
Abu Rokhmad menilai bantuan ekonomi menjadi tanda bahwa negara dan masyarakat tidak meninggalkan mereka. “Perhatian, termasuk bantuan ekonomi, akan menunjukkan bahwa negara dan masyarakat hadir untuk mengajak mereka kembali berintegrasi dengan lingkungan sosialnya,” katanya di hadapan peserta workshop.
Ia menjelaskan, individu yang telah menjalani deradikalisasi memerlukan pendampingan khusus. Pembinaan keagamaan tetap penting, tetapi tanpa dukungan sosial dan ekonomi, proses reintegrasi bisa tersendat.
Karena itu, penyuluh agama didorong hadir sebagai teman yang membangun hubungan sosial positif. “Karena itu, perangkat Kemenag, termasuk penyuluh agama, dapat menjadi teman sekaligus memberikan berbagai bentuk dukungan. Dukungan tersebut bisa berupa insentif atau bantuan lainnya, terutama dalam bidang ekonomi,” ujar Abu Rokhmad.
Program pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA selama ini melayani masyarakat umum. Dengan arahan ini, program tersebut bisa diarahkan untuk membantu kelompok sasaran pendampingan khusus, termasuk eks napiter.
Stigma yang membuat mereka kembali ke kelompok lama
Abu Rokhmad menyoroti persoalan stigma. Menurut dia, eks napiter sering merasa terasing saat kembali ke tengah masyarakat. Stigma yang masih melekat membuat mereka sulit membangun hubungan sosial dengan lingkungan sekitar.
Kondisi itu berpotensi membuat mereka mencari kelompok yang memiliki pengalaman serupa. Termasuk kelompok yang sebelumnya memengaruhi pemikiran mereka. Di titik inilah pendampingan penyuluh agama menjadi kunci agar lingkaran itu tidak berulang.
Ia menegaskan, proses kembali ke masyarakat bukan perkara mudah. Butuh waktu, kedekatan, dan dukungan nyata—bukan sekadar ceramah.
Pencegahan dinilai lebih penting
Selain penanganan individu yang sudah terpapar, Abu Rokhmad menekankan pentingnya pencegahan ekstremisme melalui pembinaan masyarakat. Menurut dia, menjaga masyarakat yang telah memiliki pemahaman keagamaan moderat jauh lebih penting daripada menangani mereka setelah terpapar paham ekstrem.
Pandangan itu menempatkan penyuluh agama di garis depan. Mereka tidak hanya bertugas membina eks napiter, tetapi juga merawat kerukunan di lingkungan tempat tinggal.
Workshop di Bogor itu menyasar penyuluh agama Islam di wilayah Depok dan Bogor. Pelatihan difokuskan pada rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan individu yang terpapar ekstremisme.
Bagi masyarakat, arah kebijakan ini menyentuh langsung soal rasa aman di lingkungan sekitar. Ketika eks napiter mendapat pekerjaan dan diterima tetangga, peluang mereka kembali ke jaringan lama mengecil. Sebaliknya, jika dikucilkan, risiko itu bisa kembali terbuka.
Langkah berikutnya ada di tangan penyuluh agama dan pengurus KUA di lapangan. Mereka kini punya arahan untuk menjadikan program ekonomi umat sebagai pintu masuk pendampingan, bukan hanya urusan ibadah dan administrasi keagamaan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah