Di sisi lain, pembenahan administrasi ikut menjadi perhatian. DKI Jakarta dan DIY disebut tengah memperkuat efisiensi pengelolaan keuangan daerah lewat validasi IPKD 2026, atau indeks yang mengukur kinerja pengelolaan keuangan.
Semua rantai kerja itu mengarah ke satu hal: kemampuan pemda mengubah potensi menjadi output ekonomi nyata. Tanpa itu, modal besar yang disebut Tito akan berhenti sebagai catatan di atas kertas.
Bukan pidato seremonial
Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 mempertemukan pemerintah pusat dengan kepala daerah dari dua kawasan. Arahan Mendagri menjadi penanda bahwa kemendagri memposisikan diri sebagai pengawal kinerja daerah, bukan hanya pengatur administrasi.
Bagi daerah, pertanyaannya kini sederhana: apa yang berubah setelah forum ini selesai? Jawabannya akan terlihat dari angka pertumbuhan di Nusa Tenggara dan Maluku pada periode berikutnya.
Tito menutup arahannya dengan pengingat soal kerja bersama. “Upaya [mendorong pertumbuhan] nasional tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Mendagri, Jumat sore itu.
Sebagai mantan Kapolri yang kini memimpin Kemendagri, Tito menempatkan kinerja pemda sebagai variabel utama. Forum pada 20 November 2026 itu pun menjadi pijakan awal, bukan garis akhir.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah