JAKARTA — DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Aturan ini memberi negara kewenangan merampas aset bernilai minimal Rp1.000.000.000 tanpa menunggu putusan pidana, selama tersangka atau terdakwa meninggal, melarikan diri, sakit permanen, atau identitasnya tak diketahui.
Pengesahan itu menutup penantian 18 tahun. RUU ini sudah lama mangkrak di DPR, dan baru hari ini disahkan menjadi undang-undang. Bagi publik, dampaknya langsung: uang hasil korupsi yang selama ini aman di rekening pelaku yang kabur atau sudah meninggal kini punya jalur hukum untuk disita negara.
Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Puan sempat meminta persetujuan seluruh anggota sebelum mengetuk palu.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan di hadapan forum.
Ia menegaskan pengesahan berjalan tanpa paksaan. “Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” ujarnya.
Korupsi jadi pintu masuk utama
Perampasan aset bisa dilakukan lewat dua jalur. Pertama, berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Jalur kedua inilah yang paling ditunggu pemberantasan korupsi.
Selain korupsi, UU ini menyasar narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang memakai teknologi informasi dan berdampak luas pada perekonomian masyarakat.
Aset yang bisa dirampas mencakup hasil tindak pidana yang sudah dipindahtangankan atau dikonversi jadi harta kekayaan, termasuk modal, pendapatan, dan keuntungan ekonomi turunannya. Alat atau sarana kejahatan juga ikut disita, begitu pula aset temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.
Ada satu ketentuan yang menarik: aset sah milik pelaku bisa dirampas untuk menutup kerugian negara, dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan nilai. Perampasan itu harus lewat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Rumah ibadah tak dialihfungsikan
Pemerintah dan DPR memasukkan klausul perlindungan sosial. Aset yang sudah difungsikan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tidak diubah fungsinya. Masyarakat tetap bisa memakainya meski status hukum aset itu sedang diproses.
Untuk jalur tanpa putusan pidana, syaratnya aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000. Jika nilai minimum itu berubah, perubahan diatur lewat Peraturan Pemerintah.
Perampasan tanpa putusan pidana tidak menghapus tanggung jawab pidana pelaku. Artinya, jika pelaku yang kabur kemudian tertangkap, proses hukum pidana tetap berjalan.
UU ini juga mengatur dua badan baru yang dibentuk Presiden. Pertama, badan pengelola aset sesuai Pasal 53. Kedua, badan pengawas perampasan dan pengelolaan aset sesuai Pasal 61. Keduanya menjadi kunci pelaksanaan aturan.
Baru berlaku 12 bulan lagi
UU ini baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah kedua badan itu terbentuk. Ada juga prinsip non-retroaktif dalam Pasal 72: perampasan hanya bisa dikenakan pada tindak pidana yang dilakukan setelah UU ini diberlakukan.
Artinya, perkara korupsi lama yang terjadi sebelum aturan ini berlaku tidak otomatis masuk. Ini bisa menjadi celah yang diperdebatkan publik, terutama bagi kasus-kasus besar yang asetnya sudah lintas negara.
Bagi masyarakat, efek UU ini terasa pada dua hal. Pertama, aset yang dikelola negara dari hasil rampasannya berpotensi dikembalikan ke kas negara untuk program publik. Kedua, ada tambahan titik rawan: pengelolaan aset oleh badan baru harus diawasi ketat agar tidak jadi bancakan baru.
Puan menutup rapat dengan catatan soal waktu. “RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” kata dia, menandai berakhirnya penantian panjang itu.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah