Jumat, 20 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

UU Perampasan Aset Disahkan, Harta Korupsi Rp1 Miliar Bisa Dirampas Tanpa Putusan

UU Perampasan Aset Disahkan, Harta Korupsi Rp1 Miliar Bisa Dirampas Tanpa
UU Perampasan Aset Disahkan, Harta Korupsi Rp1 Miliar Bisa Dirampas Tanpa

Ada satu ketentuan yang menarik: aset sah milik pelaku bisa dirampas untuk menutup kerugian negara, dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan nilai. Perampasan itu harus lewat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Rumah ibadah tak dialihfungsikan

Pemerintah dan DPR memasukkan klausul perlindungan sosial. Aset yang sudah difungsikan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tidak diubah fungsinya. Masyarakat tetap bisa memakainya meski status hukum aset itu sedang diproses.

Untuk jalur tanpa putusan pidana, syaratnya aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000. Jika nilai minimum itu berubah, perubahan diatur lewat Peraturan Pemerintah.

Perampasan tanpa putusan pidana tidak menghapus tanggung jawab pidana pelaku. Artinya, jika pelaku yang kabur kemudian tertangkap, proses hukum pidana tetap berjalan.

UU ini juga mengatur dua badan baru yang dibentuk Presiden. Pertama, badan pengelola aset sesuai Pasal 53. Kedua, badan pengawas perampasan dan pengelolaan aset sesuai Pasal 61. Keduanya menjadi kunci pelaksanaan aturan.

Baru berlaku 12 bulan lagi

UU ini baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah kedua badan itu terbentuk. Ada juga prinsip non-retroaktif dalam Pasal 72: perampasan hanya bisa dikenakan pada tindak pidana yang dilakukan setelah UU ini diberlakukan.

Artinya, perkara korupsi lama yang terjadi sebelum aturan ini berlaku tidak otomatis masuk. Ini bisa menjadi celah yang diperdebatkan publik, terutama bagi kasus-kasus besar yang asetnya sudah lintas negara.

Bagi masyarakat, efek UU ini terasa pada dua hal. Pertama, aset yang dikelola negara dari hasil rampasannya berpotensi dikembalikan ke kas negara untuk program publik. Kedua, ada tambahan titik rawan: pengelolaan aset oleh badan baru harus diawasi ketat agar tidak jadi bancakan baru.

Puan menutup rapat dengan catatan soal waktu. “RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” kata dia, menandai berakhirnya penantian panjang itu.

Halaman:12Semua Halaman

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →