Payung hukum dan koordinasi lintas kementerian
Pengaturan tarif ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Regulasi itu disebut sebagai wujud komitmen Presiden untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan tata kelola bagi pengemudi ojek online, perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, serta pengguna layanan transportasi digital.
Dalam pelaksanaannya, Kemkomdigi mendapat mandat menyusun Peraturan Menteri mengenai pedoman biaya jasa layanan transportasi barang dan makanan. Namun, Meutya mengakui ada sejumlah komponen penghitungan yang saling berkaitan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan. Penyusunannya pun perlu diselaraskan dengan regulasi dari kementerian tersebut.
“Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI,” katanya.
Persoalan di luar kewenangan Kemkomdigi akan dikoordinasikan dengan lembaga terkait. Salah satunya dugaan praktik monopoli atau tindakan perusahaan yang berpotensi menghilangkan persaingan usaha, yang memerlukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Kami bisa melakukan penegakan, baik itu sanksi dan lain-lain, untuk hal-hal lain dari masukan tadi kita bisa koordinasikan dengan institusi atau lembaga lain,” tegas Meutya.
Dampak bagi kurir, UMKM, dan pengguna aplikasi
Bagi kurir, masuknya komponen biaya risiko, handling, weighting, waktu tunggu, dan parkir ke dalam pedoman tarif berarti ada pengakuan bahwa beban kerja mereka tidak sekadar mengantar dari titik A ke titik B. Barang yang berat, besar, atau bernilai tinggi menuntut tanggung jawab berbeda. Begitu pula makanan yang harus sampai dalam kondisi layak dan waktu tertentu.
Bagi pelaku UMKM dan pengguna layanan, struktur biaya yang lebih rinci bisa berdampak pada harga pengiriman. Namun, pemerintah menyatakan penyusunan aturan harus cermat agar mengakomodasi kondisi riil di lapangan sekaligus memberi kepastian bagi seluruh pihak dalam ekosistem layanan pengantaran berbasis aplikasi.
Perusahaan platform juga menjadi pihak yang terdampak karena skema tarif baru akan mengubah cara mereka menghitung pendapatan kurir dan biaya layanan. Kemkomdigi berharap pedoman biaya jasa pengantaran barang dan makanan dapat mempertimbangkan kondisi kerja kurir secara lebih menyeluruh, sembari menjaga keseimbangan kepentingan pengemudi, perusahaan platform, UMKM, dan masyarakat pengguna layanan.
Langkah berikutnya, hasil audiensi dengan FDTOI akan disampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut. Kemkomdigi juga tidak bisa menetapkan aturan secara sepihak sebelum Peraturan Menteri Perhubungan keluar. Artinya, tarif baru untuk kurir online masih menunggu sinkronisasi lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan KPPU bila ada dugaan praktik monopoli.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah