Beda Tafsir, Beda Nasib Sidang
Perbedaan ini bukan sekadar debat akademik. Hasil sidang paripurna MPR yang dipersoalkan dasarnya bisa digugat ke jalur hukum, dan itu berarti kursi wakil presiden berpotensi kosong lebih lama.
Pembaca perlu tahu konteksnya. Kursi wakil presiden lowong setelah Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat. UU MD3 mengatur bahwa kekosongan tersebut harus diisi lewat mekanisme di MPR, dengan Presiden mengajukan dua nama calon. Tenggat 14 hari itu bukan formalitas, melainkan ruang bagi MPR untuk memeriksa kelengkapan syarat sebelum pemungutan suara.
Jika tenggat dilewati, kata Mahfud, konsekuensinya jelas: sidang bisa dinilai tidak memenuhi ketentuan waktu. “Bisa tidak sah,” ujarnya dalam unggahan itu.
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Istana atau pimpinan MPR yang menanggapi langsung hitungan Mahfud. Yang beredar baru perkiraan Bambang bahwa penyerahan nama dilakukan 25 November. Sampai tanggal itu tiba, perdebatan soal hari kerja versus hari kalender akan terus menempel pada jadwal 9 Desember.
Bagi publik, taruhannya sederhana: siapa pun yang akhirnya duduk sebagai wakil presiden, legitimasinya bertumpu pada prosedur yang rapi. Kesalahan menghitung empat belas hari bisa membuat keputusan besar kehilangan pijakan. Dan itu sudah diperingatkan seorang mantan ketua MK, sehari setelah tenggat yang ia yakini seharusnya dipenuhi.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah