JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyebut ASEAN Power Grid, proyek jaringan listrik lintas negara ASEAN, belum bisa jalan tanpa payung hukum dan kontrak yang kuat. Ia menyampaikan itu dalam Conference on Indonesia Foreign Policy 2026 di Kasablanka Hall, Sabtu (21/11).
Menurut Mari Elka, masalahnya bukan sekadar menyambung kabel listrik antarnegara. Ada kedaulatan, ada aturan yang berbeda di tiap negara, dan ada kontrak yang harus jelas siapa menanggung apa.
“Mari kita lakukan proyek percontohan untuk melihat apakah (proyek) ini bisa berjalan secara bilateral, sekaligus menyelesaikan semua persoalan terkait standar dan regulasi,” kata Mari Elka di hadapan peserta konferensi.
Ia menambahkan, pembahasan proyek pasti akan menyinggung soal kontrak, mekanisme pengaman, dan kontrak lagi. Intinya, semua harus tertulis dan punya dasar hukum.
Krisis energi dorong ASEAN bergerak
Gagasan menyatukan jaringan listrik ASEAN sebenarnya sudah dibahas puluhan tahun. Tapi baru sekarang terasa mendesak. Krisis energi membuat negara-negara ASEAN serius mewujudkannya.
Dulu, kata Mari Elka, kebutuhan menyambung pasokan listrik lintas negara belum begitu terasa. Sekarang situasinya berbeda. Energi jadi persoalan utama di banyak negara, termasuk di kawasan.
Karena itu, ia menilai proyek ini butuh perlindungan hukum dan kontrak yang jadi bagian dari setiap kerja sama bilateral maupun trilateral. Bukan hanya lampiran, tapi fondasi.
“Itu merupakan perjanjian bilateral, yang menurut asumsi saya juga akan tertanam dalam setiap perjanjian bilateral maupun trilateral semacam ini. Hal itu wajib ada. Harus ada perlindungan hukum dan kontrak,” jelas Mari Elka.
Dengan perjanjian semacam itu, pihak yang dirugikan punya dasar untuk membawa persoalan ke pengadilan. Kalau salah satu pihak mengingkari kesepakatan, ada rujukan yang bisa dipakai.
Dua proyek percontohan jadi ujian awal
Mari Elka menyebut setidaknya ada dua proyek percontohan yang bisa jadi langkah awal. Pertama, interkoneksi listrik Singapura-Kepulauan Riau. Kedua, proyek di Kalimantan.
Keduanya punya karakter berbeda. Proyek Singapura-Kepulauan Riau menggunakan jalur bawah laut. Sementara proyek di Kalimantan berbasis darat.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah