JAKARTA β Vietnam resmi mengesahkan undang-undang baru yang membolehkan pemerintah membebaskan lahan untuk proyek prioritas sebelum rencana kompensasi disetujui. Majelis Nasional Vietnam mengesahkan aturan itu dengan 479 anggota parlemen hadir: lima menolak dan delapan tidak memberikan suara. UU ini mulai berlaku 1 Juli 2027.
Aturan ini menyasar salah satu hambatan terbesar proyek infrastruktur dan industri di Vietnam, yaitu sengketa lahan dan negosiasi ganti rugi yang berlarut-larut dengan warga serta petani.
Selama ini, rencana kompensasi harus disetujui lebih dulu sebelum pemerintah bisa membebaskan lahan. Dengan revisi UU pertanahan itu, pemerintah Vietnam dapat menerbitkan keputusan pembebasan lahan lebih awal.
Syarat pembebasan lahan dipercepat
Ketentuan baru itu hanya berlaku bila tidak ada kebutuhan relokasi warga dan rencana pembebasan lahan sudah diumumkan ke publik. Aturan mencakup proyek yang dinilai penting secara nasional, proyek investasi publik mendesak, serta proyek yang mendapat persetujuan lebih dari 75 persen pengguna lahan terdampak.
Chris Luong, mitra di CNC Counsel, firma hukum yang berspesialisasi di bidang konstruksi, infrastruktur, dan real estat, menilai ketentuan itu dirancang agar proyek prioritas tetap jalan tanpa mencabut perlindungan prosedural.
βDari sudut pandang teknis, ketentuan ini tampaknya dirancang untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek-proyek prioritas secara tepat waktu sambil tetap mempertahankan perlindungan prosedural,β ungkap Luong.
Pemerintah Vietnam juga menambahkan sejumlah perlindungan bagi warga terdampak. Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Trinh Viet Hung menyebut revisi aturan itu memperkuat perlindungan relokasi, menyediakan dukungan mata pencaharian hingga tiga tahun, serta memperluas pelatihan kejuruan bagi warga.
Daya tawar petani berpotensi menyusut
Perubahan ini berpotensi mengurangi daya tawar petani saat menolak pengambilalihan lahan. Selama ini, proyek infrastruktur dan industri di Vietnam kerap tertunda karena warga menilai nilai ganti rugi di bawah harga pasar.
Luong menilai perubahan itu terutama relevan untuk lahan pertanian, karena pembebasan lahan jenis ini cenderung tidak mengharuskan rumah tangga pindah tempat tinggal. Meski begitu, penerapan ketentuan tetap bergantung pada jenis proyek dan ambang batas persetujuan yang ditetapkan.
Perubahan aturan lahan ini penting bagi pelaku usaha, termasuk investor asing yang menanam modal di fasilitas produksi Vietnam. Proyek yang dulu macet karena sengketa bisa lebih cepat jalan. Konsekuensinya, pasokan barang dari Vietnam berpotensi lebih lancar dan tekanan biaya proyek bisa turun.
Bagi warga dan petani, taruhannya berbeda. Proses pembebasan lahan yang dipercepat berarti negosiasi harga berjalan dalam waktu lebih singkat, sementara skema kompensasi baru disetujui sesudahnya.
Pemerintah Vietnam memilih jalan mempercepat eksekusi proyek prioritas, dengan masa transisi hingga UU berlaku pada 1 Juli 2027.















































π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah