Iklan β€” Scroll ke bawah untuk melanjutkan
🌐 EN
NASIONAL

DPR Minta Pengembang Patuhi Hunian Berimbang 1:2:3

Deretan rumah sederhana di proyek perumahan untuk MBR
Pembangunan rumah sederhana menjadi bagian dari kewajiban hunian berimbang bagi pengembang

JAKARTA β€” Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendesak para pengembang perumahan merealisasikan kewajiban hunian berimbang. Aturan ini dinilai krusial agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) punya akses ke rumah layak dan terjangkau.

Desakan itu muncul saat backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih 9,64 juta rumah tangga. Sementara kemampuan anggaran negara menopang Program 3 Juta Rumah sangat terbatas.

Ridwan menegaskan hunian berimbang bukan sekadar urusan administrasi bagi pengembang. “Kami memandang hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif pengembang, melainkan instrumen keadilan agar masyarakat berpenghasilan rendah juga memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Pernyataan itu ia sampaikan di tengah pembahasan kebijakan perumahan yang menyasar pengembang skala besar.

Dasar hukum dan komposisi 1:2:3

Ridwan menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah mewajibkan setiap badan hukum pembangun perumahan menerapkan konsep hunian berimbang. Khusus perumahan skala besar, kewajiban itu harus dipenuhi dalam satu hamparan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan pembangunan di atas 3.000 unit wajib memenuhi komposisi tertentu. Aturannya: satu rumah mewah, minimal dua rumah menengah, dan minimal tiga rumah sederhana.

Komposisi itulah yang dikenal sebagai skema 1:2:3. Artinya, setiap satu rumah mewah yang dibangun pengembang, ada kewajiban menyediakan rumah menengah dan sederhana dalam jumlah berlipat.

Kementerian PKP menyatakan komitmennya memperkuat kebijakan hunian berimbang sebagai strategi memperluas akses MBR terhadap rumah layak huni. Pada perumahan skala besar di atas 3.000 unit, pengembang wajib menerapkan komposisi 1:2:3 dalam satu hamparan.

Regulasi pendukung ikut dibenahi

Selain penguatan hunian berimbang, Kementerian PKP mendorong penyempurnaan sejumlah regulasi pendukung. Cakupannya mencakup Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah, skema pembiayaan lahan, serta pengembangan hunian vertikal bersubsidi.

BPHTB adalah pajak yang dibayar pembeli saat memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Retribusi daerah adalah pungutan lokal yang ikut menentukan harga akhir rumah.

Dua komponen itu kerap membebani harga rumah bagi MBR. Penyempurnaan aturannya diharapkan menekan biaya yang harus ditanggung pembeli.

Skema pembiayaan lahan juga jadi sorotan. Tanpa dukungan pembiayaan, pengembang sulit menekan harga rumah sederhana agar tetap terjangkau.

Hunian vertikal bersubsidi disebut sebagai alternatif di kawasan yang harga lahannya mahal. Model ini memungkinkan pembangunan rumah susun dengan harga yang lebih masuk akal bagi MBR.

Dorongan Komisi V DPR menyentuh langsung kepentingan calon pembeli rumah pertama. Selama ini, banyak MBR gagal membeli rumah karena harga di pasaran jauh dari kemampuan mereka.

Kewajiban 1:2:3 membuat pasokan rumah murah ikut terbangun setiap kali pengembang menggarap proyek besar. Bila aturan dijalankan konsisten, pilihan rumah terjangkau bagi MBR bertambah.

Sebaliknya, jika kewajiban ini hanya jadi formalitas, kesenjangan kepemilikan rumah tetap lebar. Backlog 9,64 juta rumah tangga menjadi bukti nyata bahwa pasokan rumah murah belum memadai.

Anggaran negara pun tak bisa menutup seluruh kebutuhan. Karena itu, kata Ridwan, keterlibatan pengembang swasta menjadi kunci.

“Kami memandang hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif pengembang, melainkan instrumen keadilan agar masyarakat berpenghasilan rendah juga memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” tegasnya.

(AG)

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? β†’

Berita Lainnya untuk Anda

TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi