Artikel ini memuat pandangan dari seorang Akademisi Universitas Bangka Belitung (UBB) yang juga Rektor UBB Putra daerah Bangka Belitung tercatat peraih dua gelar Doktor termuda di negeri Serumpun Sebalai, dia adalah : DR. DR. Ibrahim S.Fil, MSi
Pria kelahiran Sungai Selan ini memberi pandangannya terkait dinamika persoalan Social License To Operate terhadap kinerja PT. Timah TBK menjelang RUPS.
Artikel ini redaksi muat tanpa melakukan perubahan terhadap isi tulisan asli sang Penulis.
Pangkalpinang, Journalarta.com – Pada dasarnya jika kita amati ada 4 pola dinamika eksploitasi timah di suatu wilayah, yaitu di tolak secara keras, di tolak namun masyarakat masih terbelah, di terima namun masyarakat masih terbelah, dan di terima secara terbuka karena kompensasi di anggap memadai.
Dinamika ini terjadi karena disparitas kebutuhan suatu masyarakat relatif berbeda, cara bernegosiasinya yang kurang baik, dan karena adanya pengelompokkan kepentingan yang tajam.
Butuh Kearifan
Benturan terjadi ketika dialog tidak menemukan jalan tengah dengan dua posisi dilematis, ada konsesi ijin penambangan yang di miliki perusahaan, dan ada masyarakat lokal yang memiliki kedaulatan sosial-teritorial atas wilayah tersebut.
Kepentingan ekonomi menjadi agenda bersama yang sulit bertemu di antara keduanya. Tapi kira-kira begini, ada pihak yang harus menahan diri dan ada pihak yang harus mengulur rentang kebijakan menjadi lebih proporsional.
Saya berandai-andai bahwa perusahaan, apalagi plat merah, tetap benefit menjadi kata kunci, tapi ada tantangan lain yang harus di jawab yakni bagaimana tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal sebagai pertimbangan utama.
Menurut saya, PT. Timah harus memainkan peran tengah antara negara c.q. perusahaan dengan masyarakat. Sesungguhnya manapun yang di dahulukan, keduanya sama-sama melayani negara.
Perusahaan di tuntut untung karena hasilnya untuk membiaya kepentingan publik luas, namun mengakomodir keinginan masyarakat juga adalah bagian dari pelayanan publik. Karenanya ketika terjadi resistensi, PT. Timah memang sebaiknya mengambil peran akomodatif, sembari membangun dialog.
Baca juga: Pandangan Prof.Dr.Bustami Rahman Untuk PT.Timah Menjelang RUPS
Visi Hilirisasi