BANGKOK — Tragedi kebakaran di sebuah venue hiburan yang merenggut 30 nyawa mendorong pemerintah Thailand meninjau ulang seluruh aturan zonasi, perizinan, dan keselamatan bangunan hiburan. Wakil Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengakui banyak regulasi yang berlaku sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi mencerminkan realitas saat ini.
“Zaman sudah berubah,” ujar Anutin, yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. “Kami sedang mempelajari bagaimana undang-undang perlu disesuaikan.”
Regulasi Venue yang Tidak Lagi Relevan
Anutin menunjuk masalah konkret dalam peraturan yang ada. Aturan saat ini melarang venue berada di dekat sekolah atau kuil — namun di Bangkok, di mana lokasi yang berjarak lebih dari dua kilometer dari kuil atau sekolah? Ketentuan ini jelas memerlukan pertimbangan ulang.
Pemerintah telah memerintahkan inspeksi nasional menyeluruh terhadap semua venue hiburan dan bangunan publik dalam waktu 30 hari ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat keselamatan publik. Tinjauan akan mencakup aturan zonasi, persyaratan perizinan, jam operasional, dan regulasi hiburan langsung.
Namun Anutin juga menegaskan bahwa banyak masalah yang terjadi saat ini justru bukan berasal dari kekurangan hukum, melainkan dari operator yang sengaja melanggar peraturan demi meraup keuntungan lebih besar. “Mereka yang tahu-tahu melanggar hukum harus siap menghadapi konsekuensinya,” katanya tegas.
Rong Beer Na Ladprao Jadi Fokus Investigasi
Venue yang menjadi pusat investigasi, Rong Beer Na Ladprao, beroperasi dengan lisensi restoran padahal praktik operasionalnya mirip venue hiburan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah venue tersebut sengaja menghindari persyaratan perizinan dan keselamatan yang lebih ketat.
Kementerian Dalam Negeri telah ditunjuk sebagai lembaga utama yang mengkoordinasikan inspeksi, bekerja sama dengan Administrasi Metropolit Bangkok (BMA), pemerintah lokal, Kepolisian Kerajaan Thailand, dan lembaga terkait lainnya. Inspeksi akan fokus pada sistem pencegahan kebakaran, pintu darurat, kapasitas bangunan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan.
Setiap venue yang ditemukan melanggar standar hukum atau keselamatan akan diperintahkan untuk menghentikan operasi segera sampai perbaikan selesai. Hasil inspeksi akan diumumkan kepada publik.
Sistem Zonasi Bangkok Perlu Direvamp
Gubernur Bangkok Chadchart Sittipunt mengatakan sistem zonasi venue hiburan di ibu kota mungkin sudah tidak lagi mencerminkan realitas sekarang. Saat ini hanya ada tiga zona hiburan yang ditunjuk secara resmi di Bangkok — Patpong (Silom), area Phetchaburi Baru termasuk RCA, dan Jalan Ratchadaphisek.
BMA akan berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai kemungkinan reformasi, termasuk merevisi kerangka zonasi. Meski BMA bisa mengenalkan regulasi lokal yang lebih ketat, langkah tersebut tetap memerlukan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
Anutin menekankan bahwa reformasi hukum apa pun harus menyeimbangkan kondisi sosial, budaya, dan tradisi dengan kebutuhan masyarakat untuk mencari nafkah. Gubernur di seluruh provinsi Thailand, termasuk gubernur Bangkok, telah diperintahkan melakukan inspeksi komprehensif venue hiburan.
Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan investigator sedang mempersiapkan kemungkinan penuntutan terhadap pemilik dan mitra bisnis venue setelah bukti forensik dan kesaksian saksi selesai diperiksa.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.