SURABAYA — PDI Perjuangan siap mengirim surat kedua kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendesak permintaan data kadernya yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil karena BGN belum memberikan tanggapan atas surat pertama yang dikirim partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.
“Karena kami sudah melarang anggota dan kader PDIP untuk terlibat dalam program tersebut, maka ketika kemudian muncul pertanyaan bagaimana sikap PDIP, kami berkirim surat kepada BGN. Sampai sekarang kami belum menerima jawaban. Kalau enggak, kami akan kirim surat kembali,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat dtemui di Surabaya, Senin (20/7/2026).
PDIP telah mengeluarkan dua surat resmi untuk mengatur disiplin internal. Pertama, Surat Instruksi Nomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 melarang keras segenap kadernya di tingkat struktural, legislatif, maupun eksekutif memanfaatkan program tersebut untuk mencari keuntungan finansial atau kepentingan material.
Kemudian, surat kedua bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 ditujukan langsung kepada BGN. Surat yang diteken oleh Hasto dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun itu berisi permohonan untuk membuka data kader yang diduga terlibat atau mengambil keuntungan dari proyek demi ditindak secara tegas.
Hasto menerangkan bahwa surat tersebut juga mengajukan penjelasan lebih lanjut kepada Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang.
Pada acara Semangat Awal Tahun 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026), Nanik —yang saat itu masih menjadi Wakil Kepala BGN— menyebut bahwa seluruh partai politik di tanah air memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di sejumlah daerah, meski belum memiliki data lengkapnya.
“Itu karena Nanik Deyang mengatakan seluruh partai politik ikut dalam pengadaan dan manajemen SPPG,” ungkap Hasto.
Kritik pada Pelaksanaan, Bukan Visi Program
Meskipun kerap mengkritik program MBG, Hasto menekankan bahwa PDIP tidak menentang visi-misi program prioritas pemerintah tersebut. Kritik partai tertuju pada pendekatan dan pelaksanaannya di lapangan yang dinilai bersifat top down.
“Yang dikritik PDIP sejak awal adalah dari sisi pelaksanaannya yang top down. Dari sisi metodologi, dari sisi pendekatan-pendekatannya. Pendekatannya namanya makan untuk rakyat, meningkatkan gizi untuk rakyat. Itu bagian dari platform PDI Perjuangan,” jelasnya.
Hasto mengungkapkan bahwa PDIP telah mengembangkan sejumlah program peningkatan gizi bagi masyarakat yang relevan dengan MBG di berbagai daerah.
Di Surabaya, program dikembangkan oleh Risma; di Bantul oleh Idham Samawi melalui pemberian ayam untuk dikembangbiakkan agar telurnya dapat dikonsumsi anak-anak sekolah; hingga di Banyuwangi yang terhubung dengan penanganan stunting melibatkan aparatur daerah dan partisipasi masyarakat.
“PDI Perjuangan sudah punya banyak model yang terbukti efektif meningkatkan gizi anak-anak tanpa harus melalui pendekatan top down seperti yang sedang berjalan sekarang,” tambah Hasto.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.