“Kami sangat mendukung baik itu tujuan jangka panjang maupun jangka pendek, jika dibentuk Pansus juga kami dukung. Dan kalau bisa libatkan semua termasuk BUMN karena, kami juga risau. Bagaimana Wagub kami jadi korban, Pol PP kami jadi tersangka. Kalau bisa dalam tempo segera mungkin dengan ada advice dari Gakkum, ditambah hasil rapat ini, akan membuat kami bisa lebih tegas di daerah kami,” ungkap Gubernur Babel, Erzaldi Rosman.
Dalam penjelasannya, Gubernur Erzaldi mengungkapkan untuk KIP PT Timah saat RZWP3K dibahas, sudah mengusulkan agar IUP yang di bawah 2 mil itu tidak ada, semua harus dicabut tetapi, pada saat langkah pembahasan yang ke-32 dari 34 tahap, yang dihadiri seluruh stakeholder termasuk PT Timah bahkan mengundang KPK, terjadilah perdebatan tarik-menarik, walaupun akhirnya apa yang diputuskan terasa berat bagi Pemda.
“Akhirnya IUP PT Timah di bawah 2 mil itu tetap diadakan, dengan pertimbangan itu aset negara dan pencabutan harus melalui DPR RI karena penetapan melalui DPR RI dan perhitungan untung rugi disampaikan dalam rapat. Singkat cerita, itu batal (usulan agar tidak ada IUP yang di bawah 2 mil),” ungkapnya.
Saat itu adalah hal yang menggembirakan karena, IUP pada tahun 2025 akan habis. Tapi, 6 bulan setelah RZWP3K ditandatangani, keluarlah UU Pertambangan.
“Ini lebih dahsyat dan merugikan daerah kami karena, bisa saja di tahun 2025 IUP akan diperpanjang lagi. Dan pasal yang membuat kami lemah adalah, apapun tata ruang yang ditetapkan pemda selama itu sudah ada IUP maka tata ruang itu gugur. Jadi tambang yang didahulukan. Jujur saya selaku pemimpin di Babel sebetulnya sedih melihat daerah kami hancur lebur, bahkan biaya untuk merehabilitasi tidak ada duitnya,” ujarnya.
Dalam penjelasan Gubernur Erzaldi, Matras dan sekitarnya semua bermasalah karena, masyarakat hampir tidak percaya lagi dengan janji PT Timah, ada kompensasi tapi diingkari. Jikapun ada kompensasi tapi tidak sesuai dengan yang diterima, sementara PT Timah menganggap ini sudah sosialisasi.