“Maaf pak pimpinan, Pemerintah Provinsi tidak punya kewenangan untuk mencabut, menyetop pun tidak tapi, sebagai tanggung jawab kami kepada masyarakat, masa sih tidak bertindak? Kami sudah datang. Kami sudah melakukan penertiban bersama Kepolisian, puncaknya mental Pol PP kami rusak gara-gara tahun lalu November di Belitung, Pak Wagub kami tersanderakan, aset kami 8 mobil hangus, dan Pol PP kami jadi tersangka,” ujar Gubernur Babel.
Hal ini menyebabkan Pemprov. Babel tidak bisa bertindak setegas yang lalu, serta untuk biaya operasi juga sudah habis sejak Juli karena, adanya refocusing anggaran.
“Ditambah PT Timah rugi terus, ngapain nambang kalau rugi? Untuk apa makin rusak tapi rugi juga,” tanyanya.
Gubernur Erzaldi meminta hal ini harus lebih detail untuk ditelusuri lebih dalam, jangan hanya Komisi IV tapi, ada komisi lain terkait pertambangan yang juga ikut serta.
“Kami sangat berharap dukungan pusat untuk menertibkan ini. Yang bisa kami lakukan penertiban bukan untuk PT Timah, karena mereka legal. Tapi, mitra-mitranya, apakah memang nakal atau memang ditutup-tutupi oknum PT Timah?” ujarnya.
Komisi IV sendiri menyatukan sikap akan berada di belakang Gubernur Bangka Belitung dengan memberikan dukungan politik.
“Kita taulah gubernur itu kalau mau tegas, eh besoknya dicari-cari kesalahannya karena, pasti ada orang-orang yang tidak terima kalau urusan tambang ini diganggu. Komisi IV sepakat memberikan dukungan penuh kepada gubernur. Dan Gubernur juga saya yakin komitmen untuk ini, dan saya percaya Gubernur Babel tidak dapat apa-apa dari tambang ini,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi.
Sementara Dirjen Gakkum Rasio Ridho Sani juga menegaskan akan mendukung penuh Gubernur Erzaldi untuk menghentikan kegiatan penambangan di wilayah perairan Bangka Belitung.
“Kami siap mendukung Gubernur Babel untuk kewenangan langkah-langkah hukum. Saya sebagai putra daerah sangat cinta daerah saya,” ungkapnya.
“Nah, dua putra terbaik Babel (Gubernur dan Dirjen Gakkum) sudah bersatu ini saling dukung. Jadi, kita langsung action. Karena heran juga saya, katanya PT Timah rugi, tapi kok masih terus nambang? Yang namanya rugi itu ya berhenti nambangnya. Ini sebenarnya untuk siapa? Kalau untuk Negara, yang mana Negaranya? Negara itu kan rakyat, lah ini justru rakyat yang susah, nelayan itu tidak bisa lagi melaut,” ujar Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi.