“Silakan konfirmasi ke Kalapasnya, biar semuanya jelas,” jawab seorang pejabat Kemenkumham secara singkat.
Sikap tertutup dari Kemenkumham Babel ini justru menambah keraguan publik mengenai sejauh mana kasus ini akan diusut tuntas.
Ketidakjelasan peran petugas lapas dalam insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran akan adanya pelanggaran serius terhadap prosedur pengawasan di lapas yang semestinya melindungi para napi dari kekerasan antar sesama penghuni.
Dugaan Adanya Perlakuan Khusus di Blok BBG
Isu mengenai blok BBG, yang disebut-sebut sebagai blok paling bebas di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, semakin memperburuk citra lapas tersebut.
Blok ini diduga diperuntukkan bagi napi yang mampu memberikan “keuntungan” tertentu kepada petugas, sehingga mendapatkan perlakuan lebih longgar dalam hal pengawasan dan fasilitas.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi resmi dari pihak lapas atau Kemenkumham terkait dugaan tersebut.
Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, dan masyarakat berharap agar insiden ini diusut tuntas tanpa ada pihak yang mencoba menutupi fakta sebenarnya.
Masyarakat Tuntut Transparansi
Dengan adanya insiden tragis ini, tuntutan dari masyarakat Bangka Belitung semakin menguat agar pengelolaan Lapas Kelas IIA Pangkalpinang diperbaiki.
Mereka menuntut adanya transparansi dalam pengawasan napi dan tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan, baik di antara sesama napi maupun kemungkinan adanya kelalaian dari petugas.
Kejadian ini tidak hanya mencoreng citra lembaga permasyarakatan, tetapi juga memperlihatkan adanya celah serius dalam sistem pengelolaan lapas yang seharusnya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi, bukan arena kekerasan.
Hingga berita ini ditayangkan, Kapalas Kelas IIA Pangkalpinang masih dalam upaya konfirmasi terkait insiden ini.(KBO Babel)