Dalam enam bulan pertama pemerintahan baru, menurut Handi, belum terlihat rencana konkret yang realistis dan rasional. Ia menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap program-program unggulan seperti pembangunan 3 juta rumah per tahun, makan bergizi gratis untuk 83 juta siswa, Koperasi Merah Putih, serta Program Danantara.
Handi menegaskan, untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, pemerintahan Presiden Prabowo perlu fokus pada tiga langkah utama: memperbaiki komunikasi kebijakan, memperkuat teknokrasi pemerintahan, dan meningkatkan kapasitas eksekusi di lapangan.
“Kita butuh langkah nyata, bukan hanya program ambisius. Pemerintah harus membangun fondasi ekonomi yang kokoh agar Indonesia mampu keluar dari jebakan risiko tinggi dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan” tutup Handi.
Dalam diskusi yang sama, Kepala Departemen Makroekonomi INDEF, Dr. M. Rizal Taufiqurrahman, menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan minat dan daya tarik investasi di tengah ketidakpastian global. Ia juga menyoroti dampak signifikan dari kebijakan Trump Tariff terhadap perekonomian Indonesia.
Ia mengungkapkan, situasi global yang tidak stabil telah menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi pesimistis. IMF memperkirakan pertumbuhan negara-negara berkembang hanya sebesar 3,7%, dan pertumbuhan ekonomi global diprediksi turun menjadi 2,8% pada 2025.
“Ini membuat target pertumbuhan 5,2% dalam APBN menjadi tantangan berat, apalagi target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun ini ditetapkan sebesar 8%,” ujarnya.
Rizal mengingatkan, periode krisis ekonomi global akan berlangsung lebih cepat, sehingga Indonesia perlu lebih inovatif, adaptif, dan responsif. Ia juga menyoroti trend menguatnya bilateralisme dan melemahnya multilateralisme yang dapat mengubah arah kebijakan ekonomi nasional.
Dalam konteks hubungan dagang, Indonesia tercatat menyumbang 18% dari defisit perdagangan Amerika Serikat. Kebijakan tarif resiprokal hingga 32% terhadap produk Indonesia dinilai akan berdampak besar terhadap sektor manufaktur dan menyebabkan penurunan output beberapa komoditas.
Selain itu, Rizal memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia akan meningkat pada 2025 akibat fenomena jobless growth serta ketergantungan pada sektor informal dan industri berproduktivitas rendah. Ia juga memproyeksikan penurunan angka impor jika tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang lebih efektif.