Juan Manuel Santos Refleksikan Perdamaian Kolombia 10 Tahun Pascaperjanjian FARC

Sepuluh tahun bukanlah waktu singkat dalam sejarah sebuah bangsa. Namun bagi Kolombia, satu dekade sejak penandatanganan perjanjian perdamaian dengan FARC ternyata belum cukup. Luka konflik bersenjata lebih dari setengah abad masih terasa.

Juan Manuel Santos adalah mantan presiden Kolombia yang memimpin negosiasi bersejarah tersebut. Ia dianugerahi Nobel Perdamaian 2016 atas upayanya. Kini Santos berbicara dengan nada lebih reflektif dan kritis.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Santos mengakui tantangan berat yang dihadapi. Proses perdamaian yang pernah dipuji sebagai model resolusi konflik dunia kini menghadapi kenyataan pahit. Kekerasan kembali meningkat. Janji rekonsiliasi belum terwujud sepenuhnya. Warisan kesepakatan 2016 jauh lebih rumit dari yang dibayangkan.

Pengakuan ini datang di tengah meningkatnya kekhawatiran regional terhadap stabilitas Kolombia. Negara yang pernah menjadi simbol harapan kini menghadapi kebangkitan kelompok bersenjata baru. Fragmentasi mantan kombatan FARC juga terjadi. Tantangan struktural menghambat implementasi perjanjian damai.

Latar Belakang Konflik dan Perjanjian Bersejarah 2016

Konflik bersenjata Kolombia dimulai pada awal 1960-an. Pemicunya adalah ketimpangan agraria, kemiskinan pedesaan, dan polarisasi ideologi Perang Dingin. FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) didirikan sebagai gerakan petani Marxis. Kelompok ini berkembang menjadi salah satu gerilyawan terkuat di Amerika Latin.

Selama lebih dari lima dekade, konflik ini menewaskan lebih dari 260.000 orang menurut data pemerintah Kolombia. Konflik memaksa 7 juta warga mengungsi. Puluhan ribu korban hilang paksa. Kekerasan melibatkan tidak hanya FARC dan pemerintah, tetapi juga kelompok paramiliter sayap kanan, kartel narkoba, dan tentara nasional.

Juan Manuel Santos menjabat presiden periode 2010-2018. Ia memulai negosiasi rahasia dengan FARC di Havana, Kuba, pada 2012. Setelah empat tahun diplomasi intensif yang melibatkan mediator internasional termasuk Norwegia, Kuba, Venezuela, dan Chili, kedua pihak menandatangani perjanjian damai final pada 24 November 2016.

Perjanjian ini mencakup enam pilar utama. Reformasi agraria pedesaan menjadi prioritas. Partisipasi politik bagi mantan gerilyawan dijamin. Penghentian produksi narkoba ilegal dicanangkan. Kompensasi korban diatur. Perlucutan senjata FARC dilakukan. Mekanisme verifikasi internasional dibentuk.