Juan Manuel Santos Refleksikan Perdamaian Kolombia 10 Tahun Pascaperjanjian FARC

Menurut laporan organisasi hak asasi manusia internasional, pembunuhan terhadap pemimpin sosial dan aktivis meningkat tajam sejak 2018. Target utamanya adalah mereka yang mengadvokasi implementasi perjanjian damai dan hak tanah. Lebih dari 500 aktivis dilaporkan tewas antara 2016-2024. Sebagian besar terjadi di wilayah pedesaan yang sebelumnya dikuasai FARC.

Kelompok disidente FARC adalah faksi yang menolak perjanjian damai. Mereka memilih melanjutkan perjuangan bersenjata. Kelompok ini kini diperkirakan memiliki 5.000-7.000 anggota menurut analisis keamanan regional. Mereka menguasai rute perdagangan kokain dan pertambangan ilegal. Mereka sering kali berkolaborasi atau berkonfliks dengan ELN dan kelompok kriminal lainnya.

Santos mengakui bahwa proses reintegrasi mantan kombatan tidak didukung dengan cukup baik. “Banyak yang kembali ke senjata bukan karena ideologi, tetapi karena tidak ada alternatif ekonomi,” jelasnya kepada Al Jazeera. Program reintegrasi ekonomi yang dijanjikan terhambat oleh kurangnya dana. Stigma sosial terhadap mantan gerilyawan juga menyulitkan mereka mendapatkan pekerjaan.

Kekosongan institusional di wilayah pasca-konflik menjadi masalah serius. Pemerintah gagal membangun kehadiran negara yang efektif. Layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar tetap minim. Dalam kondisi ini, kelompok bersenjata ilegal mengisi kekosongan tersebut. Mereka menawarkan “perlindungan” dan “tata kelola” informal kepada komunitas lokal.

Pelajaran untuk Proses Perdamaian Global

Refleksi Santos tentang proses perdamaian Kolombia menawarkan pelajaran penting bagi resolusi konflik di tempat lain. Penandatanganan perjanjian damai hanyalah langkah awal. Implementasi jangka panjang memerlukan komitmen politik yang berkelanjutan. Dukungan internasional yang konsisten juga diperlukan. Transformasi struktural ekonomi dan sosial harus berjalan paralel.

Santos menekankan pentingnya mengatasi akar penyebab konflik. Dalam kasus Kolombia, ketimpangan agraria dan kemiskinan pedesaan adalah isu sentral. Tanpa mengatasi masalah struktural ini, perdamaian akan tetap rapuh. Kelompok bersenjata baru akan terus muncul memanfaatkan ketidakadilan yang sama.

Keadilan transisional juga memerlukan keseimbangan yang hati-hati. Mekanisme seperti JEP dirancang untuk menyeimbangkan akuntabilitas dengan rekonsiliasi. Namun mekanisme ini memerlukan dukungan politik yang luas. Tanpa konsensus nasional, upaya keadilan transisional akan terus dipertanyakan oleh berbagai kelompok.