Juan Manuel Santos Refleksikan Perdamaian Kolombia 10 Tahun Pascaperjanjian FARC

Santos dianugerahi Nobel Perdamaian tahun yang sama atas upayanya. Namun euforia perdamaian tidak bertahan lama. Referendum nasional Oktober 2016 justru menolak perjanjian dengan margin tipis 50,2 persen. Hasil ini menunjukkan perpecahan mendalam di masyarakat Kolombia terhadap rekonsiliasi.

Refleksi Santos: Hambatan Implementasi Perjanjian

Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, Santos mengakui bahwa implementasi perjanjian perdamaian menghadapi hambatan struktural dan politis. Hambatan tersebut lebih berat dari antisipasi. Mayoritas kombatan FARC, sekitar 13.000 anggota, telah meletakkan senjata. Mereka memasuki program reintegrasi. Namun janji-janji kunci perjanjian belum terwujud sepenuhnya.

Reformasi agraria berjalan sangat lambat. Redistribusi tanah kepada petani miskin yang dijanjikan terhambat oleh birokrasi. Resistensi dari elit pemilik tanah juga terjadi. Ketiadaan kapasitas institusional di daerah pedesaan terpencil memperburuk situasi. Akibatnya, akar struktural konflik tetap tidak tersentuh.

Santos juga menyoroti kegagalan negara dalam mengisi kekosongan kekuasaan. Wilayah-wilayah yang ditinggalkan FARC seharusnya diisi oleh pemerintah dengan layanan publik dan penegakan hukum. Namun kelompok bersenjata baru justru menguasai wilayah-wilayah tersebut. Kelompok tersebut termasuk faksi FARC yang menolak perdamaian (disidente), ELN (Ejército de Liberación Nacional), dan geng narkoba.

Proses rekonsiliasi nasional juga gagal mencapai kedalaman yang diperlukan menurut Santos. Mekanisme keadilan transisional yang dibentuk bernama Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Meskipun inovatif, JEP menghadapi penolakan dari kelompok konservatif. Mereka menuntut hukuman penjara penuh bagi mantan gerilyawan, bukan keadilan restoratif.

“Kami meremehkan kekuatan narasi politik yang menolak perdamaian,” akui Santos dalam refleksinya kepada Al Jazeera. Pemerintahan konservatif yang menggantikannya dipimpin Presiden Iván Duque periode 2018-2022. Administrasi Duque terkenal skeptis terhadap perjanjian. Pemerintahannya menghambat implementasi sejumlah pasal kunci, terutama yang berkaitan dengan partisipasi politik mantan FARC dan perlindungan aktivis hak asasi manusia.

Kebangkitan Kekerasan dan Fragmentasi Pasca-FARC

Sepuluh tahun setelah perjanjian, Kolombia menghadapi paradoks tragis. FARC sebagai organisasi tunggal telah dilucuti. Namun tingkat kekerasan di beberapa wilayah justru meningkat. Fragmentasi kelompok bersenjata menciptakan lanskap konflik yang lebih kompleks dan sulit diprediksi.