Upaya kontroversial untuk memperdalam integrasi militer antara Amerika Serikat dan Israel menghadapi perlawanan keras dari anggota parlemen lintas partai di Kongres. Pasal 224 dalam rancangan National Defense Authorization Act (NDAA) 2026 memicu perdebatan sengit. RUU anggaran pertahanan tahunan AS senilai $1,15 triliun ini menuai kritik soal transparansi bantuan militer dan kedaulatan nasional. Hubungan Washington-Tel Aviv kembali diuji di tengah kecaman global terhadap perang Gaza.
Kongresman Demokrat Ro Khanna dan koleganya dari Partai Republik, Thomas Massie, mengumumkan pada Minggu (31/5) bahwa mereka akan menggunakan berbagai mekanisme parlemen untuk mencabut ketentuan tersebut. Khanna, yang duduk di House Armed Services Committee, berjanji mengajukan amandemen untuk menghapus Pasal 224. Massie memperingatkan akan melawan RUU itu di pleno DPR jika tetap lolos dari komite.
“Kita adalah negara yang berdaulat,” tulis Massie di platform media sosial X. Ia membingkai isu ini sebagai persoalan independensi AS dari pemerintah asing. Pernyataan itu langsung disambut Khanna yang menegaskan solidaritasnya: “Trump tidak bisa membunuh kemitraan Massie-Khanna, seberapapun banyak dia posting di Truth Social.”
Apa Isi Pasal 224 yang Memicu Kontroversi
Pasal 224 dalam NDAA mengharuskan Menteri Pertahanan AS menunjuk seorang “agen eksekutif” khusus. Pejabat ini akan bertanggung jawab mensinkronkan kerja sama antara militer Amerika Serikat dan Israel. Posisi ini mengawasi berbagai inisiatif bersama. Termasuk penelitian teknologi pertahanan bilateral, pengembangan, pengujian, evaluasi, integrasi, dan kerja sama industri.
Ruang lingkup integrasi yang direncanakan mencakup berbagai bidang strategis. Mulai dari sistem anti-terowongan, kemampuan anti-drone, kecerdasan buatan untuk aplikasi militer, hingga teknologi pengawasan canggih. Ketentuan ini mewajibkan koordinasi permanen dan sistematis antara kompleks industri pertahanan kedua negara.
Kritikus memperingatkan bahwa mekanisme “agen eksekutif” berpotensi mengaburkan transparansi bantuan militer AS ke Israel. Dengan mengemas transfer teknologi dan dukungan operasional sebagai “kerja sama”, alokasi anggaran untuk Israel bisa tersembunyi dari pengawasan publik. Parlemen yang selama ini memonitor bantuan luar negeri AS secara terpisah akan kesulitan melacaknya.
Ketentuan ini juga dinilai berisiko mengikat militer AS secara teknologis dengan militer Israel. Hal ini terjadi saat opini publik Amerika terhadap Tel Aviv sedang memburuk drastis. Jajak pendapat The New York Times dan Siena College bulan ini menunjukkan 57 persen pemilih AS menolak memberikan dukungan ekonomi dan militer tambahan kepada Israel. Secara terpisah, 62 persen menyatakan tidak setuju dengan kebijakan Israel terhadap Palestina.
Aliansi Tidak Terduga: Libertarian dan Progresif Bersatu
Kemitraan Massie-Khanna mewakili koalisi politik yang jarang terlihat di Washington yang terpolarisasi. Massie, seorang libertarian dari Kentucky, dikenal kritis terhadap intervensi luar negeri AS. Sementara Khanna, progresif California, vokal soal hak asasi manusia. Keduanya membentuk aliansi lintas ideologi untuk mendorong agenda anti-perang dan transparansi pemerintah.
Sebelumnya, keduanya memimpin kampanye untuk mendesak pembebasan dokumen pemerintah terkait kasus Jeffrey Epstein. Mereka juga bersama-sama menentang berbagai usulan peningkatan anggaran militer. Pengawasan lebih ketat terhadap kebijakan AS di Timur Tengah juga mereka perjuangkan.
Namun kemitraan ini menghadapi tekanan politik berat. Presiden Donald Trump secara terbuka menyerang Massie sebelum pemilihan pendahuluan Partai Republik bulan ini. Serangan tersebut berkontribusi pada kekalahan Massie. Khanna dalam pernyataannya Minggu lalu mengecam Trump atas serangan tersebut. Ia menegaskan bahwa kerja sama mereka akan terus berlanjut terlepas dari perbedaan partai dan tekanan politik.
Upaya mereka langsung menghadapi serangan balik dari kubu pro-Israel di Kongres. Kongresman Republiken Derrick Van Orden menuduh Massie bersikap anti-Semit karena mempertanyakan Pasal 224. “Perjanjian keamanan ini akan memungkinkan AS memanfaatkan teknologi-teknologi canggih Israel,” kata Van Orden.
Massie merespons dengan mengingatkan insiden 2024 ketika Israel memasang bom pada pager yang dibawa anggota Hizbullah. Ledakan tersebut menewaskan serta melukai ratusan orang termasuk anak-anak. “Apakah kesepakatan ini membuat kita berhak mendapat pager-pager canggih Israel itu?” tanya Massie sarkastis. Ia merujuk pada metode serangan yang menuai kecaman internasional.
Konteks Lebih Luas: Perang Gaza dan Kritik Teknologi Militer Israel
Kontroversi Pasal 224 tidak bisa dipisahkan dari konteks geopolitik yang lebih luas. Perang genosidal Israel di Gaza yang dimulai Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 75.000 orang menurut data terbaru. Operasi militer tersebut memicu kecaman global dan protes massal di berbagai negara termasuk di kampus-kampus AS.
Amerika Serikat menghadapi kritik keras atas perannya mendukung operasi militer Israel baik di Gaza maupun Lebanon. Washington terus menyuplai senjata, teknologi, dan dukungan diplomatik meski meningkatnya bukti pelanggaran hukum humaniter internasional. Veto AS berulang kali menghalangi resolusi DK PBB yang mengecam tindakan Israel.
Peran teknologi dalam operasi militer Israel juga mendapat sorotan tajam. Israel semakin bergantung pada kecerdasan buatan (AI) untuk pengawasan, identifikasi target, dan pelaksanaan serangan. Sistem AI seperti “Lavender” dan “Gospel” terungkap dalam investigasi jurnalistik. Penggunaan otomasi untuk menentukan target pembunuhan dengan margin kesalahan yang tinggi berkontribusi pada korban sipil massal.
Integrasi teknologi militer yang diusulkan dalam Pasal 224 berarti AS tidak hanya akan berbagi teknologi canggih dengan Israel. Negara adidaya itu juga berpotensi mengadopsi sistem-sistem kontroversial tersebut. Kritikus khawatir ini akan menormalkan penggunaan AI dalam operasi militer yang mengabaikan perlindungan sipil.
Perdebatan soal Pasal 224 mencerminkan ketegangan lebih luas dalam politik luar negeri AS. Di satu sisi, Washington mempertahankan komitmen historis terhadap keamanan Israel. Di sisi lain, tekanan domestik dan internasional meningkat untuk membatasi dukungan militer yang memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia. Hasil perdebatan NDAA 2026 akan menentukan arah hubungan AS-Israel di tahun-tahun mendatang.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.