Upaya kontroversial untuk memperdalam integrasi militer antara Amerika Serikat dan Israel menghadapi perlawanan keras dari anggota parlemen lintas partai di Kongres. Pasal 224 dalam rancangan National Defense Authorization Act (NDAA) 2026 memicu perdebatan sengit. RUU anggaran pertahanan tahunan AS senilai $1,15 triliun ini menuai kritik soal transparansi bantuan militer dan kedaulatan nasional. Hubungan Washington-Tel Aviv kembali diuji di tengah kecaman global terhadap perang Gaza.
Kongresman Demokrat Ro Khanna dan koleganya dari Partai Republik, Thomas Massie, mengumumkan pada Minggu (31/5) bahwa mereka akan menggunakan berbagai mekanisme parlemen untuk mencabut ketentuan tersebut. Khanna, yang duduk di House Armed Services Committee, berjanji mengajukan amandemen untuk menghapus Pasal 224. Massie memperingatkan akan melawan RUU itu di pleno DPR jika tetap lolos dari komite.
“Kita adalah negara yang berdaulat,” tulis Massie di platform media sosial X. Ia membingkai isu ini sebagai persoalan independensi AS dari pemerintah asing. Pernyataan itu langsung disambut Khanna yang menegaskan solidaritasnya: “Trump tidak bisa membunuh kemitraan Massie-Khanna, seberapapun banyak dia posting di Truth Social.”
Apa Isi Pasal 224 yang Memicu Kontroversi
Pasal 224 dalam NDAA mengharuskan Menteri Pertahanan AS menunjuk seorang “agen eksekutif” khusus. Pejabat ini akan bertanggung jawab mensinkronkan kerja sama antara militer Amerika Serikat dan Israel. Posisi ini mengawasi berbagai inisiatif bersama. Termasuk penelitian teknologi pertahanan bilateral, pengembangan, pengujian, evaluasi, integrasi, dan kerja sama industri.
Ruang lingkup integrasi yang direncanakan mencakup berbagai bidang strategis. Mulai dari sistem anti-terowongan, kemampuan anti-drone, kecerdasan buatan untuk aplikasi militer, hingga teknologi pengawasan canggih. Ketentuan ini mewajibkan koordinasi permanen dan sistematis antara kompleks industri pertahanan kedua negara.
Kritikus memperingatkan bahwa mekanisme “agen eksekutif” berpotensi mengaburkan transparansi bantuan militer AS ke Israel. Dengan mengemas transfer teknologi dan dukungan operasional sebagai “kerja sama”, alokasi anggaran untuk Israel bisa tersembunyi dari pengawasan publik. Parlemen yang selama ini memonitor bantuan luar negeri AS secara terpisah akan kesulitan melacaknya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.