JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ph.D. menegaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknokratis atau kecakapan politik, tetapi terutama oleh kuatnya ideologi, nilai, dan keberpihakan yang menjadi dasar setiap pengambilan keputusan. Pesan tersebut disampaikan Bima Arya dalam Seminar dan Bedah Buku “Babad Alas” yang diselenggarakan di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Kamis (11/6).
Acara ini dihadiri oleh Rektor Universitas Paramadina beserta jajaran pimpinan universitas, dosen, mahasiswa, dan berbagai kalangan yang antusias mengikuti refleksi kepemimpinan yang disampaikan mantan Wali Kota Bogor dua periode tersebut.
Dalam kesempatan itu, Bima membagikan perjalanan hidupnya sejak menjadi dosen di Universitas Paramadina, berkarier sebagai konsultan dan pengamat politik, hingga akhirnya memutuskan meninggalkan zona nyaman untuk maju sebagai Wali Kota Bogor.
Menurutnya, keputusan tersebut lahir dari kegelisahan pribadi mengenai makna kebermanfaatan hidup di tengah kenyamanan profesi yang telah dijalaninya.
“Karena saya ingat nasihat bapak saya, ‘Khoirunnas anfa’uhum linnas’, menjadi manusia itu harus berarti. Dan saya merasa ini arti saya kalau ngomong doang di kampus ngapain? Bicara aja di seminar ngapain? Apa yang harus saya lakukan untuk kota saya tercinta?” ungkap Bima.
Ia mengakui bahwa meninggalkan profesi sebagai dosen dan konsultan politik merupakan keputusan penuh risiko. Namun, menurutnya, kepemimpinan selalu menuntut keberanian keluar dari zona nyaman.
“Life begins at the end of comfort zone. Karena udah nyaman banget jadi pengamat politik. Tapi ya itu sudah nyaman, lalu ngapain?” katanya.
Bima menjelaskan bahwa tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah dirinya memenangkan Pilkada Kota Bogor. Memimpin birokrasi dan menghadapi beragam kepentingan yang saling bertabrakan jauh lebih sulit dibandingkan memenangkan kontestasi politik.
Pengalaman tersebut membuatnya menyadari bahwa seorang pemimpin tidak dapat menghadapi semua persoalan dengan pendekatan konfrontatif.
Ia mengibaratkan proses tersebut dengan filosofi “babad alas” dalam kisah pewayangan, di mana seorang pemimpin harus mampu memilih strategi terbaik tanpa menciptakan terlalu banyak permusuhan. Menurut Bima, fondasi utama dalam menghadapi berbagai dilema tersebut adalah ideologi dan nilai yang diyakini sejak awal.
“Mengatasi dilema pilihan yang sulit itu hanya akan bisa ditolong, dikuatkan oleh ideologi, nilai, atau keberpihakan,” tegasnya.
Ia mencontohkan berbagai keputusan yang diambil selama memimpin Kota Bogor, mulai dari pemberantasan praktik perizinan yang mengatasnamakan wali kota, keberpihakan terhadap penggunaan produk lokal oleh aparatur sipil negara, hingga penyelesaian persoalan sosial dan keberagaman melalui dialog yang panjang.
Bima juga mengungkapkan bahwa nilai-nilai kepemimpinannya dibentuk oleh keluarga, pengalaman akademik, serta tradisi intelektual Universitas Paramadina yang diwariskan oleh almarhum Nurcholish Madjid.
“Yang membantu menuntun saya menyelesaikan Kota Bogor adalah ideologi. Ideologi atau nilai itu datang dari satu proses yang panjang,” ujarnya.
Menurut Bima, pembangunan tidak hanya berbicara mengenai proyek fisik, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu memelihara harapan warga terhadap masa depan daerahnya.
“Leaders are dealers of hope,” kata Bima.
Ia menjelaskan bahwa berbagai program penataan ruang publik, pembangunan pedestrian, revitalisasi kawasan kota, hingga kembali diraihnya Piala Adipura menjadi bagian dari strategi “mencicil harapan” masyarakat Kota Bogor.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti pentingnya kedekatan pemimpin dengan masyarakat.
“Datanglah di kala suka dan duka kepada warga, maka kalian akan dikenang seumur-umur,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa pemimpin juga harus mampu merawat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, baik kelompok akar rumput, komunitas, akademisi, maupun kalangan elite pemerintahan.(*)
