JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai disiplin fiskal yang terjaga dan meredanya tekanan global menjadi dua faktor utama yang mendorong perbaikan ekonomi Indonesia belakangan ini. Penguatan rupiah dan pulihnya pasar saham ia sebut sebagai cerminan nyata dari membaiknya sentimen pasar.
Dampaknya terasa langsung. Kepercayaan investor terhadap ekonomi nasional mulai pulih, dan ruang gerak pemerintah dalam mengelola anggaran dinilai masih cukup aman untuk sisa tahun ini.
Harga Minyak Turun, Tekanan Global Mereda
Dari sisi eksternal, Prof. Didik menyoroti penurunan harga minyak dunia sebagai angin segar. Ia mengaitkan tren ini dengan meningkatnya harapan perdamaian di Timur Tengah, khususnya perkembangan positif hubungan Amerika Serikat dan Iran.
“Ada berita baik harga minyak Brent terus menurun. Harga minyak pada puncak krisis perang mencapai 120 dollar AS per barrel dan kini sudah turun lagi sekitar 4 persen menjadi 80 dollar AS per barrel,” kata Prof. Didik.
Penurunan itu membuka peluang normalisasi perdagangan energi global, termasuk di Selat Hormuz yang sebelumnya menjadi titik rawan gangguan pasokan. Bagi Indonesia sebagai negara importir minyak, ini berarti tekanan terhadap neraca perdagangan dan APBN berkurang signifikan.
Defisit Masih Aman di 0,7 Persen PDB
Dari sisi dalam negeri, Prof. Didik menilai kondisi fiskal Indonesia hingga pertengahan 2026 masih relatif sehat. Defisit fiskal per Mei 2026 tercatat di kisaran 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto, jauh di bawah batas maksimal 3 persen yang diamanatkan undang-undang.
“Jika saya lihat dari laporan yang ada, kondisi fiskal cukup baik dengan pendapatan dan pengeluaran masih dalam toleransi yang memadai, terutama dalam defisit yang terjadi sampai tengah tahun sekarang ini,” ujarnya.
Penerimaan negara turut mencatatkan lonjakan. Hingga Mei 2026, total penerimaan mencapai Rp1.185 triliun atau naik sekitar 19 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Prof. Didik menunjuk implementasi sistem Coretax sebagai salah satu penyebabnya.
“Saya kira ini ada faktor sukses Coretax, yang berperan dalam hal ini,” katanya.
Lonjakan penerimaan terutama ditopang oleh Pajak Pertambahan Nilai yang tumbuh 41 persen secara tahunan, ditambah pertumbuhan dari sektor perdagangan, pertambangan, dan manufaktur.
Belanja Sosial Melonjak, MBG Diefisienkan
Di sisi belanja, pemerintah mencatat kenaikan tajam pada beberapa pos. Belanja ketahanan pangan naik 76 persen secara tahunan mencakup subsidi pupuk, dukungan petani, dan penguatan cadangan pangan nasional melalui BULOG. Belanja subsidi dan kompensasi melonjak lebih drastis, hingga 208 persen secara tahunan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyumbang realisasi Rp86,6 triliun sepanjang hampir satu semester pertama 2026. Namun, Prof. Didik mencatat pemerintah sudah memangkas alokasi anggaran MBG menjadi sekitar Rp268 triliun dan berencana melakukan efisiensi lebih lanjut dengan memfokuskan pelaksanaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Karena itu, ia memperkirakan realisasi MBG pada semester kedua tidak akan meningkat signifikan.
Pajak Harus Diiringi Demokrasi yang Sehat
Prof. Didik menekankan satu hal yang kerap luput dari diskusi fiskal: kualitas demokrasi. Menurutnya, sistem perpajakan yang kuat tidak bisa berdiri sendiri tanpa tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Rakyat membayar pajak dalam jumlah sangat besar kepada negara, yang harus diikuti oleh perwujudan demokrasi secara substansial. Hampir semua negara yang sistem pajaknya baik, sistem demokrasinya juga baik,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa perbaikan administrasi perpajakan saja tidak cukup bila tidak disertai kepercayaan publik terhadap penggunaan uang negara.
Konsistensi Kebijakan Kunci Pulihkan Kepercayaan Pasar
Secara keseluruhan, Prof. Didik optimistis kepercayaan pasar akan terus membaik dengan syarat pemerintah menjaga konsistensi kebijakan dan memperkuat komunikasi publik. Ia mengingatkan pesan lama yang pernah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal pentingnya disiplin fiskal dan kredibilitas kebijakan.
“Jika pasar melihat konsistensi kebijakan, tata kelola fiskal dan pemerintahan yang baik, dan komunikasi pemerintah yang kredibel, maka kepercayaan lambat laun akan pulih,” pungkasnya.
“Jadi, dengan data-data faktual ini menurut saya kebijakan fiskal masih bisa dijaga dengan disiplin yang lebih baik,” tambahnya.
Bagi Prof. Didik, kombinasi antara membaiknya kondisi eksternal, disiplin fiskal yang terjaga, dan konsistensi kebijakan ekonomi adalah fondasi penting bagi penguatan rupiah, stabilitas pasar modal, dan keberlanjutan pertumbuhan Indonesia ke depan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.