JAKARTA — Ribuan pengusaha warung makan dan kantin sekolah di Jawa menghadapi krisis pendapatan setelah pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah. Keputusan yang ditujukan untuk menghemat Rp 3 triliun ini mengakibatkan hilangnya pesanan besar-besaran dan memaksa mereka menutup operasional, padahal biaya tetap seperti gaji karyawan dan utilitas terus berjalan.
Seruan “Tabola Bale” — istilah lokal yang berarti “jangan berhenti” — kini bergema dari pengusaha yang menggantungkan hidup dari kontrak MBG. Mereka memprotes keras dan mengajukan proposal negosiasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari solusi kompromi sebelum libur sekolah berikutnya.
Kontrak MBG Sebagai Penopang Ekonomi Pengusaha Kecil
Bagi mayoritas pengusaha warung dan kantin, terutama yang beroperasi di sekolah-sekolah negeri, kontrak MBG bukanlah sekedar sumber pendapatan tambahan. Ini adalah jantung bisnis mereka.
Seorang pengusaha kantin di Jakarta Selatan menjelaskan realitas operasionalnya. “Dalam sebulan, 80 persen pendapatan saya berasal dari pesanan MBG untuk murid-murid. Ketika ada libur, itu artinya pendapatan hilang tapi biaya tetap,” katanya saat dihubungi awal Desember lalu.
Perhitungan rutin mereka sederhana namun menyedihkan. Sebuah kantin kecil dengan 10-15 karyawan membutuhkan minimal Rp 20-30 juta setiap bulan hanya untuk gaji, listrik, air, sewa tempat, dan pemeliharaan peralatan. Program MBG biasanya menjamin aliran kas stabil karena pembayaran dari sekolah atau pemerintah relatif teratur.
Libur sekolah tiga hingga empat minggu? Itu bukan “istirahat”, melainkan keadaan darurat finansial.
Dampak Beruntun: Dari Pengusaha hingga Karyawan
Ketika BGN menetapkan penghentian sementara MBG di 76 sekolah di Jawa — terutama pada libur akhir tahun dan libur semester — efek domino langsung terasa.
Karyawan kantin mengalami hal pertama. Jam kerja dipotong drastis atau bahkan dirumahkan tanpa upah. Pengusaha yang sudah membeli stok bahan makanan untuk dua minggu ke depan terpaksa merugi karena pesanan sekolah tiba-tiba hilang. Beberapa bahkan terpaksa membuang bahan yang sudah rusak karena tidak terpakai.
Seorang pengusaha warung di Tangerang menceritakan pengalamannya pada akhir November 2024. “Saya baru beli 500 kg beras, daging, dan sayuran untuk persediaan dua minggu. Tiga hari kemudian sekolah libur. Ya, semuanya jadi rugi. Bayangkan, itu uang saya untuk hidup dan bayar karyawan,” ujarnya dengan nada frustasi.
Di lapangan, ini bukan angka statistik abstrak. Ini adalah keluarga yang tiba-tiba kehilangan sumber nafkah utama tanpa peringatan cukup untuk diversifikasi usaha atau mencari penghasilan alternatif.
Kalkulasi Efisiensi Pemerintah: Rp 3 Triliun yang Tidak Terlihat
Dari sisi pemerintah, angka penghematan Rp 3 triliun adalah pertimbangan yang serius dan tidak bisa disepelekan.
MBG adalah program masif yang melayani jutaan siswa di seluruh Indonesia. Biaya operasional bulanan program ini mencakup harga bahan makanan, honor tenaga kerja, distribusi, dan manajemen logistik yang kompleks. Menghentikan sementara program selama libur berarti mengeliminasi pengeluaran dalam jumlah besar untuk periode ketika sekolah kosong dan siswa tidak hadir.
Logika BGN jelas: tidak ada siswa, tidak perlu menu lengkap. Dana yang dihemat bisa dialihkan untuk memperpanjang program di sekolah-sekolah lain sepanjang tahun ajaran aktif, atau digunakan untuk inisiatif gizi lainnya yang dianggap lebih prioritas.
Namun ada celah blind spot di sini. Perhitungan pemerintah fokus pada penghematan keseluruhan, bukan pada siapa yang memikul beban penyesuaian itu.
Proposal Alternatif dan Negosiasi yang Tertunda
Sejak keputusan penghentian sementara itu diumumkan, pengusaha warung dan kantin tidak berdiam diri. Mereka membentuk koalisi informal dan mengajukan proposal kepada BGN dan dinas pendidikan di tingkat kota dan provinsi.
Proposal mereka sederhana namun realistis: jika memang program harus dihentikan sepenuhnya, setidaknya berikan insentif atau paket dukungan kecil untuk menutup biaya operasional pokok selama libur. “Kami tidak minta bayar penuh seperti saat sekolah aktif. Cukup 30-50 persen dari kontrak normal untuk menutup gaji karyawan dan utilitas,” kata seorang pengusaha kantin di Tangerang, yang mewakili ratusan pengusaha serupa.
Alternatif lain yang diajukan: program MBG tetap berjalan dengan menu lebih sederhana atau porsi lebih kecil selama libur, khusus untuk siswa dari keluarga kurang mampu yang tetap datang ke sekolah untuk program tertentu (seperti kelas remedial atau kegiatan ekstrakurikuler). Ini bisa mengurangi volume tanpa menghilangkan sama sekali aliran pesanan.
Respons resmi dari BGN hingga pertengahan Januari 2025 masih menunggu. Beberapa dialog internal sedang berlangsung di tingkat dinas pendidikan kota dan provinsi, tetapi belum ada keputusan konkret yang diumumkan.
Dilema Kebijakan Sosial yang Kompleks
Persoalan MBG dan libur sekolah ini mencerminkan dilema fundamental dalam desain program sosial skala besar: efisiensi anggaran dan kesejahteraan pelaku ekonomi mikro jarang berjalan beriringan dengan mulus.
Program MBG sendiri adalah pencapaian sosial signifikan. Sejak diluncurkan secara nasional, program ini telah meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia dan mengurangi angka putus sekolah akibat malnutrisi. Ribuan pengusaha warung dan kantin juga lahir dari ekosistem ini, menjadi tulang punggung perekonomian lokal di desa dan kota pinggiran.
Namun ketika kebijakan dirancang tanpa mempertimbangkan komplikasi sosial — seperti dampak pada pengusaha dan karyawan kantin — maka efisiensi anggaran bisa menghasilkan biaya sosial yang lebih tinggi di tempat lain.
Pengusaha warung yang bangkrut selama libur bisa berarti pengangguran karyawan, putusnya rantai pasokan bahan makanan lokal, dan kehilangan modal kerja yang sulit dipulihkan.
Harapan di Depan: Kompromi Sebelum Libur Berikutnya
Sementara itu, “Tabola Bale” tetap menjadi suara yang bergema. Pengusaha berharap sebelum libur semester berikutnya tiba, ada kompromi yang disepakati bersama BGN dan dinas pendidikan.
Beberapa skenario ideal mereka bayangkan: alokasi dana kecil untuk “maintenance fee” selama libur, fleksibilitas dalam jadwal program (tetap berjalan tapi dengan menu sederhana), atau sistem kontrak yang lebih tahan banting terhadap fluktuasi musiman.
Pemerintah juga punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa program sosial besar bisa dirancang dengan cermat, bukan hanya mencari efisiensi tunggal tetapi juga mengakomodasi berbagai pemangku kepentingan. Di sinilah kualitas kebijakan publik benar-benar diuji.
Untuk ribuan pengusaha warung dan kantin itu, jawabannya tidak tergesa-gesa. Tinggal menunggu keputusan sebelum liburan sekolah berikutnya dimulai, sambil terus menghidup program protes mereka agar suara mereka didengar sampai ke meja pengambil keputusan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.