Protes Pengusaha MBG Berhenti Sementara: “Tabola Bale”

Di lapangan, ini bukan angka statistik abstrak. Ini adalah keluarga yang tiba-tiba kehilangan sumber nafkah utama tanpa peringatan cukup untuk diversifikasi usaha atau mencari penghasilan alternatif.

Kalkulasi Efisiensi Pemerintah: Rp 3 Triliun yang Tidak Terlihat

Dari sisi pemerintah, angka penghematan Rp 3 triliun adalah pertimbangan yang serius dan tidak bisa disepelekan.

MBG adalah program masif yang melayani jutaan siswa di seluruh Indonesia. Biaya operasional bulanan program ini mencakup harga bahan makanan, honor tenaga kerja, distribusi, dan manajemen logistik yang kompleks. Menghentikan sementara program selama libur berarti mengeliminasi pengeluaran dalam jumlah besar untuk periode ketika sekolah kosong dan siswa tidak hadir.

Logika BGN jelas: tidak ada siswa, tidak perlu menu lengkap. Dana yang dihemat bisa dialihkan untuk memperpanjang program di sekolah-sekolah lain sepanjang tahun ajaran aktif, atau digunakan untuk inisiatif gizi lainnya yang dianggap lebih prioritas.

Namun ada celah blind spot di sini. Perhitungan pemerintah fokus pada penghematan keseluruhan, bukan pada siapa yang memikul beban penyesuaian itu.

Proposal Alternatif dan Negosiasi yang Tertunda

Sejak keputusan penghentian sementara itu diumumkan, pengusaha warung dan kantin tidak berdiam diri. Mereka membentuk koalisi informal dan mengajukan proposal kepada BGN dan dinas pendidikan di tingkat kota dan provinsi.

Proposal mereka sederhana namun realistis: jika memang program harus dihentikan sepenuhnya, setidaknya berikan insentif atau paket dukungan kecil untuk menutup biaya operasional pokok selama libur. “Kami tidak minta bayar penuh seperti saat sekolah aktif. Cukup 30-50 persen dari kontrak normal untuk menutup gaji karyawan dan utilitas,” kata seorang pengusaha kantin di Tangerang, yang mewakili ratusan pengusaha serupa.

Alternatif lain yang diajukan: program MBG tetap berjalan dengan menu lebih sederhana atau porsi lebih kecil selama libur, khusus untuk siswa dari keluarga kurang mampu yang tetap datang ke sekolah untuk program tertentu (seperti kelas remedial atau kegiatan ekstrakurikuler). Ini bisa mengurangi volume tanpa menghilangkan sama sekali aliran pesanan.

Respons resmi dari BGN hingga pertengahan Januari 2025 masih menunggu. Beberapa dialog internal sedang berlangsung di tingkat dinas pendidikan kota dan provinsi, tetapi belum ada keputusan konkret yang diumumkan.