Aturan Batas Gaji MBR Rp 14 Juta buat Beli Rumah Subsidi Masuk SKB 2 Menteri

JAKARTA — Aturan batas gaji MBR Rp 14 juta untuk membeli rumah subsidi resmi masuk dalam SKB dua menteri. Kebijakan ini disiapkan untuk memperluas akses rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di wilayah dengan harga tanah dan biaya hidup tinggi.

Aturan itu juga jadi bagian dari dorongan pemerintah mengejar target program 3 juta rumah. Dengan ambang pendapatan yang lebih longgar, lebih banyak pekerja formal berpeluang masuk skema subsidi yang selama ini kerap dianggap terlalu sempit untuk kota-kota besar.

Batas gaji MBR Rp 14 juta dan isi SKB

SKB yang dimaksud diteken oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pokok aturannya menyangkut penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar dapat membeli rumah subsidi.

Dalam skema lama, banyak calon pembeli rumah subsidi di wilayah perkotaan tersisih karena gaji mereka sudah melampaui ambang batas, padahal biaya hidup harian juga jauh lebih tinggi. Pemerintah kini membaca ulang kondisi itu. Di lapangan, pegawai swasta, buruh pabrik, tenaga kesehatan, hingga pekerja kontrak daerah bisa ikut merasakan dampaknya.

Perubahan ini penting karena rumah subsidi bukan sekadar soal kepemilikan aset. Bagi banyak keluarga muda, rumah jadi pintu ke stabilitas ekonomi. Cicilan yang lebih terukur membuat mereka tak terus-menerus terseret beban sewa tahunan yang naik tanpa ampun.

Kenapa aturan ini jadi krusial

Di kota-kota penyangga Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, selisih antara gaji dan harga rumah makin lebar. Tanpa penyesuaian ambang penghasilan, program subsidi bisa jalan di atas kertas, tapi tertutup bagi kelompok yang sebenarnya masih sulit membeli hunian komersial.

Pemerintah juga sedang mengejar efektivitas belanja negara dan daerah agar target perumahan tidak macet di tahap perizinan dan pungutan. Karena itu, diskusi soal batas gaji MBR tak bisa dilepaskan dari upaya memangkas hambatan lain, termasuk pajak daerah yang selama ini membuat harga rumah subsidi ikut naik.

Kompas.com dalam laporannya menyebut percepatan program 3 juta rumah ikut didorong lewat penandatanganan SKB antara Mendagri dan Menteri PKP. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta aktif menyesuaikan kebijakan agar lahan, perizinan, dan administrasi tidak memakan waktu terlalu lama.