Kemenko Polkam Apresiasi Transformasi Digital dan Keamanan Siber Pemda Banggai

BANGGAI — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai atas komitmennya mendorong transformasi digital pemerintahan. Penghargaan ini bukan sekadar pujian lisan, melainkan pengakuan atas langkah konkret yang telah diterapkan daerah ini, terutama melalui implementasi Banggai Command Center—sebuah pusat layanan dan koordinasi pemerintah berbasis digital.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam, Marsma TNI Budi Eko Pratomo, saat kunjungan kerjanya ke Ruang Rapat Khusus Setda Banggai pada Rabu, 17 Juni 2026. Kunjungan itu bukan hanya sekadar agenda formalitas, melainkan tinjauan langsung untuk mengevaluasi progres implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan memperkuat ketahanan keamanan siber di wilayah Banggai.

Daerah Kecil, Komitmen Besar

Marsma TNI Budi Eko Pratomo menyoroti keberhasilan Pemda Banggai sebagai bukti nyata bahwa transformasi digital bukan monopoli kota-kota besar. “Pengembangan Banggai Command Center sebagai pusat layanan dan koordinasi pemerintah berbasis digital adalah langkah strategis yang patut diapresiasi,” ungkapnya. Pesan ini penting: daerah dengan komitmen kuat mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui adopsi teknologi, tanpa harus menunggu infrastruktur megah atau dukungan finansial berlimpah.

Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili, menyambut hangat tim Kemenko Polkam. Ia menekankan bahwa kehadiran pemerintah pusat adalah momen penting untuk membangun sinergisitas. “Kami sangat terbuka dan mengharapkan masukan serta saran strategis demi perbaikan dan pengembangan transformasi digital di daerah kami ke depan,” kata Furqanuddin, menunjukkan sikap yang menerima masukan konstruktif.

Teknologi Canggih, Risiko Membesar

Namun Marsma Budi tidak hanya memuji. Ia juga mengingatkan bahwa pesatnya adopsi teknologi beriringan dengan risiko ancaman siber yang semakin serius. Pesan ini menjadi catatan penting: setiap langkah digital membuka celah keamanan baru jika tidak dikelola dengan cermat.

Untuk mengatasinya, Marsma Budi menekankan kebutuhan pendekatan keamanan siber yang komprehensif, meliputi empat pilar utama:

Pertama, penguatan aspek teknologi dan tata kelola infrastruktur digital. Tidak cukup hanya punya sistem canggih, tetapi harus dikelola dengan standar dan prosedur yang ketat. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Tim IT dan operator sistem harus terlatih dengan baik agar mampu mengidentifikasi dan merespons ancaman dengan cepat. Ketiga, manajemen risiko yang terukur dan berkelanjutan. Keamanan siber bukan sekali selesai, melainkan proses terus-menerus yang memerlukan evaluasi berkala. Keempat, kesiapsiagaan dalam penanganan insiden siber—protokol yang jelas ketika serangan atau pelanggaran data terjadi.

Pencapaian Konkret di Lapangan

Data dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai, Lesmana P. Kulab, menunjukkan tata kelola SPBE di daerah ini terus menunjukkan tren positif. Pada penilaian tahun 2024, indeks SPBE Banggai mencapai 3,59 dengan predikat Sangat Baik—angka yang menunjukkan komitmen nyata bukan hanya dalam implementasi, tetapi juga dalam evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Menanggapi tantangan keamanan siber, Pemda Banggai telah mengambil langkah proaktif. Daerah ini membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk menangani potensi ancaman secara cepat dan terkoordinasi. Kolaborasi intensif dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah berjalan selama dua tahun terakhir, mencakup pendampingan teknis, sosialisasi kepada seluruh lembaga, hingga peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Pemda Banggai.

Momentum untuk Daerah Lain

Kunjungan Kemenko Polkam ini membawa pesan lebih luas: transformasi digital adalah urgensi nasional, bukan hanya untuk ibukota atau provinsi besar. Banggai menjadi contoh bahwa dengan visi yang jelas, komitmen pemimpin, dan kolaborasi dengan instansi pusat, daerah manapun bisa membangun ekosistem digital yang aman dan efisien.

Sebagai penutup agenda, Marsma TNI Budi Eko Pratomo bersama perwakilan BSSN melakukan peninjauan langsung ke fasilitas Banggai Command Center untuk melihat kesiapan operasional ruang pusat kendali. Inspeksi lapangan ini penting untuk memastikan bahwa infrastruktur digital yang dibangun bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang berfungsi dengan baik untuk melayani masyarakat.

Poin Penting

Transformasi digital daerah bukan mimpi. Banggai membuktikan bahwa dengan komitmen dan dukungan, daerah bisa membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien dan terpercaya.

Keamanan siber harus sejalan dengan inovasi. Semakin canggih sistem digital, semakin ketat penjagaan keamanannya. Diperlukan pendekatan komprehensif mencakup teknologi, SDM, manajemen risiko, dan protokol penanganan insiden.

Kolaborasi pemerintah pusat-daerah adalah kunci. Dukungan teknis, pendampingan, dan sosialisasi dari lembaga pusat seperti BSSN mempercepat kapasitas daerah dalam mengadopsi dan mengamankan sistem digital.