Jawab Tantangan Geopolitik, Pemerintah Percepat Penataan Sektor Energi

JAKARTA — Pemerintah mempercepat penataan sektor energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global yang memukul pasokan dan harga energi dunia, Kamis (25/6). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan, arah kebijakan kini dipusatkan pada penguatan sumber energi domestik agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak luar negeri.

Situasi global, kata Bahlil, berubah sangat cepat. Konflik di sejumlah kawasan, tensi dagang antarnegara, sampai pergerakan harga energi yang liar membuat pemerintah harus menyiapkan langkah yang lebih lincah. “Geopolitik sekarang ini mirip malaria. Jadi kalau pagi sembuh, siang udah mulai keringat dingin,” ujar Bahlil saat mengisi Energy Forum CNBC Indonesia di Jakarta.

Pernyataan itu menggambarkan satu hal yang sederhana, tapi mahal biayanya: energi tidak lagi bisa bergantung pada satu sumber dan satu jalur pasok. Jika impor terganggu, harga bisa naik. Kalau kurs tertekan, beban subsidi ikut membesar. Ujungnya dekat ke dapur rumah tangga, transportasi, sampai biaya produksi industri.

Fokus penataan sektor energi

Dalam forum tersebut, Bahlil menjelaskan pemerintah sedang menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan ketergantungan pada impor energi. Sasaran utamanya mencakup Liquefied Petroleum Gas atau LPG, bahan bakar minyak, dan minyak mentah. Pemerintah ingin porsi energi domestik naik lebih cepat, bukan sekadar untuk efisiensi, tetapi juga untuk menjaga ketahanan pasokan.

Langkah ini penting karena Indonesia masih mengonsumsi energi dalam volume besar, sementara sebagian kebutuhan pokok tetap datang dari luar negeri. Ketika harga internasional naik, beban fiskal ikut tertekan. Di titik itu, penataan sektor energi tidak lagi soal teknis hulu-hilir semata, melainkan menyangkut ruang gerak APBN dan stabilitas ekonomi.

“LPG ini nggak ada cara lain untuk kita mengurangi devisa yang keluar dan mengurangi subsidi. Harus ada namanya bauran energi, makanya kita dorong sekarang CNG,” kata Bahlil. Ia menekankan, pemerintah ingin kombinasi sumber energi yang lebih sehat agar risiko impor bisa dipersempit.

CNG dipacu sebagai pengganti LPG 3 kg

Salah satu program yang dipersiapkan adalah pengembangan Compressed Natural Gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG bersubsidi 3 kilogram. Program ini sudah masuk tahap uji coba ketiga. Pemerintah menilai CNG layak didorong karena pasokan gas bumi nasional relatif melimpah dan biayanya dinilai lebih kompetitif.