Reformasi bea cukai Thailand hapus bonus pejabat dari sitaan

BANGKOK — reformasi bea cukai Thailand memasuki babak baru setelah Direktorat Jenderal Bea Cukai memutuskan menghapus pemberian bonus bagi para eksekutif dari hasil sitaan barang selundupan dan impor yang melanggar tarif. Kebijakan ini diumumkan Direktur Jenderal Phantong Loykulnanta pada pekan ini dan ditujukan untuk menekan konflik kepentingan.

Kementerian Keuangan Thailand sudah merampungkan draf perubahan aturan soal insentif bagi pejabat. Setelah dipublikasikan di Royal Gazette, aturan baru itu akan langsung berlaku. Langkah berikutnya, kata Phantong, adalah mencabut praktik hadiah yang sudah berlangsung selama satu abad bagi seluruh level pejabat bea cukai. Singkat. Tegas.

Reformasi bea cukai untuk tekan konflik kepentingan

Phantong menegaskan pemerintah ingin penegakan hukum di bea cukai berjalan sesuai prinsip tata kelola dan transparansi. Ia juga menyebut perubahan ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik. Dalam konteks itu, bonus dari sitaan dinilai tidak lagi cocok dipertahankan, terutama untuk pejabat yang punya kewenangan mengambil keputusan.

“Langkah selanjutnya adalah mencabut praktik hadiah yang sudah berusia seabad untuk semua tingkat pejabat bea cukai,” ujar Phantong, seperti dikutip dari keterangan resmi otoritas Thailand. Menurut dia, perubahan aturan itu akan menutup ruang konflik kepentingan yang selama ini melekat pada sistem insentif.

Kebijakan baru ini juga sejalan dengan rekomendasi pemerintah Thailand dan National Anti-Corruption Commission, lembaga antikorupsi di negara tersebut. Keduanya meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai meninjau ulang sistem reward di lembaga penegak hukum. Pemerintah dan lembaga itu menilai bonus sitaan berpotensi mendorong praktik tidak sehat. Titik rawan. Itu yang sedang dibenahi.

Praktik sejak 1926, tapi dinilai memperlambat layanan

Sistem hadiah bea cukai Thailand sudah ada sejak 1926. Sebelum 2017, petugas dan informan bisa menerima hingga 30% dari nilai kiriman yang disita. Tujuannya sederhana: mendorong penindakan pelanggaran. Namun, dalam praktik, insentif itu justru memunculkan dampak samping yang mengganggu proses kepabeanan.

Pejabat yang mengejar bonus disebut kerap menghabiskan terlalu banyak waktu memeriksa kiriman. Akibatnya, proses pelepasan barang ikut melambat. Importir yang ingin barangnya segera lolos lalu terdorong membayar suap agar urusan lebih cepat selesai. Skema yang dimaksudkan untuk memperketat pengawasan malah membuka ruang masalah baru. Ironis, tapi nyata.