MAKASSAR — PT ITSEC Asia Tbk bersama Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia menggelar roadshow Gerakan Nasional Ketahanan Siber di Makassar pada Kamis, 25 Juni 2026, untuk membekali para pemimpin industri menghadapi krisis keamanan siber. Forum ini datang saat ancaman digital di Indonesia makin padat, dengan Badan Siber dan Sandi Negara mencatat lebih dari 5,16 miliar anomali trafik sepanjang 2025.
Respons insiden kini sama pentingnya dengan pencegahan
Angka BSSN itu memberi sinyal yang sulit diabaikan. Trafik anomali dalam jumlah besar bukan sekadar statistik di layar, melainkan petunjuk bahwa organisasi harus siap menghadapi serangan, gangguan sistem, kebocoran data, sampai dampak operasional yang bisa merembet ke layanan pelanggan dan reputasi perusahaan.
Di titik ini, banyak organisasi masih menaruh beban utama pada tim teknologi informasi. Padahal, ketika sebuah insiden siber terjadi, keputusan cepat justru sering dibutuhkan di level manajemen. Siapa yang harus berbicara ke publik, sistem mana yang diputus, bagaimana komunikasi ke pelanggan dijaga, dan kapan layanan dipulihkan. Semua itu bukan urusan teknis semata.
President Director ITSEC Asia Patrick Dannacher menegaskan hal itu saat forum berlangsung. Menurut dia, ancaman siber sudah masuk ke ruang rapat pimpinan dan tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan teknis yang dibiarkan hanya di meja tim IT.
“Ketika sebuah insiden terjadi, dampaknya bisa meluas ke operasional bisnis, layanan kepada pelanggan, hingga reputasi organisasi. Karena itu, kesiapan menghadapi krisis siber tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab tim IT saja,” kata Patrick dalam keterangan pers, Jumat, 26 Juni 2026.
Ia menambahkan, kemampuan merespons insiden sama pentingnya dengan kemampuan mencegahnya. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi relevansinya besar. Banyak perusahaan rajin memasang kontrol keamanan, namun belum tentu punya prosedur yang rapi saat serangan benar-benar masuk.
Kenapa forum ini menyasar pemimpin, bukan cuma teknisi
GNKS di Makassar dirancang untuk mempertemukan pemimpin industri, praktisi keamanan siber, dan pemangku kepentingan lain. Tujuannya bukan mengajari peserta dari nol tentang istilah teknis, melainkan membantu mereka memetakan risiko, menyusun desain pengamanan, dan membuat keputusan yang lebih cepat saat krisis datang.
Patrick menyebut peserta diharapkan pulang dengan hal yang langsung bisa dipakai. Bukan sekadar slide presentasi yang disimpan lalu dilupakan. Forum seperti ini biasanya memberi ruang untuk membahas skenario nyata: server terkunci, data sensitif bocor, akses internal disalahgunakan, atau sistem pelayanan mendadak tak bisa dipakai.
Di lapangan, itulah situasi yang paling mahal. Waktu berhenti berjalan. Pelanggan menunggu jawaban. Tim internal butuh komando. Jika struktur respons belum jelas, kerugian bisa membesar meski perusahaan sudah punya alat keamanan canggih.
Itulah sebabnya ITSEC dan ADIGSI menempatkan ketahanan siber sebagai kapasitas organisasi, bukan cuma perangkat. Ketahanan berarti perusahaan tahu apa yang harus dilakukan ketika pencegahan gagal. Ada prosedur. Ada rantai komando. Ada simulasi. Ada keputusan yang bisa diambil tanpa panik.
Peran BSSN: ekonomi digital butuh kesiapan kolektif
Dari sisi regulator, Deputi Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas menekankan bahwa penguatan kapasitas menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi digital nasional. Pesan ini terasa pas dengan kondisi saat layanan publik, transaksi, dan kerja kantor semakin bergantung pada sistem digital.
“Pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan dalam menghadapi berbagai risiko siber. Upaya ini membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar ruang digital Indonesia dapat tumbuh secara sehat, aman, dan terpercaya,” ujar Slamet.
Ucapan itu menegaskan satu hal: keamanan siber tidak bisa dibebankan ke satu lembaga saja. Perusahaan, pemerintah, asosiasi industri, hingga pengguna sistem elektronik punya peran dalam rantai pertahanan yang sama. Kalau satu bagian lengah, bagian lain ikut terseret.
Di Kalimantan Utara, misalnya, otoritas daerah juga menyoroti isu serupa. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemprov Kalimantan Utara sebelumnya mengajak ASN dan masyarakat memperkuat kewaspadaan atas potensi kebocoran data. Mereka bahkan menyebut perlindungan data ASN dan warga sebagai prioritas, sekaligus meminta satuan kerja terdampak bergerak cepat berkoordinasi dengan tim penanganan insiden BSSN.
Pola ini menunjukkan arah yang sama: daerah-daerah mulai memandang keamanan digital sebagai urusan layanan publik dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar urusan teknis ruang server.
Makassar dipilih karena perannya di Indonesia timur
Ketua Umum ADIGSI Firlie Ganinduto mengatakan, kesadaran soal keamanan siber perlu menjangkau lebih banyak daerah dan sektor industri. Menurut dia, banyak organisasi sudah paham bahwa keamanan digital itu penting, tetapi tantangan sesungguhnya ada pada penerjemahan kesadaran menjadi tindakan nyata.
“Melalui GNKS, kami ingin menghadirkan forum yang praktis sehingga para peserta dapat saling belajar dan membawa hasil yang bisa diterapkan di organisasi masing-masing,” kata Firlie.
Makassar dipilih karena posisinya strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Artinya, forum ini tidak berhenti di satu kota. Pesannya bisa menjalar ke perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di wilayah Indonesia timur, tempat digitalisasi layanan dan bisnis terus meluas.
Di banyak perusahaan, kerugian akibat insiden siber sering datang berlapis. Pertama, sistem terganggu. Lalu tim bekerja lembur. Setelah itu reputasi ikut tertekan. Kadang biaya pemulihan justru melampaui biaya pencegahan awal yang semestinya bisa disiapkan sejak lama. Karena itu, pelatihan untuk manajemen menjadi penting.
Program seperti GNKS juga menyoroti kebutuhan sederhana yang sering diabaikan: pemetaan risiko, desain pengamanan yang sesuai dengan jenis usaha, dan latihan pengambilan keputusan saat keadaan darurat. Tiga hal ini terdengar administratif. Tapi di tengah insiden, justru itulah penentu cepat atau lambatnya pemulihan.
Bila dilihat dari angka anomali trafik yang dicatat BSSN sepanjang 2025, urgensinya jelas. Organisasi tak bisa lagi menunggu serangan besar datang baru mulai menyusun prosedur. Krisis keamanan siber bukan soal apakah akan terjadi, melainkan kapan dan seberapa siap organisasi menghadapinya.
“Tujuannya sederhana, yaitu membantu organisasi menjadi lebih siap,” ujar Patrick. Kalimat itu merangkum inti forum ini: bukan menakut-nakuti, melainkan menyiapkan pemimpin agar tahu langkah yang harus diambil ketika sistem digital terguncang.
Ringkasan singkat
1. ITSEC Asia dan ADIGSI menggelar GNKS di Makassar pada 25 Juni 2026 untuk membekali pemimpin industri menghadapi krisis keamanan siber.
2. BSSN mencatat lebih dari 5,16 miliar anomali trafik sepanjang 2025, menandakan kebutuhan respons insiden yang semakin mendesak.
3. Forum ini menekankan bahwa keamanan siber harus dipahami pimpinan organisasi, bukan hanya tim IT.
FAQ singkat: Kenapa pemimpin industri perlu ikut? Karena keputusan saat insiden biasanya diambil di level manajemen. Apa manfaat forum seperti GNKS? Peserta mendapat langkah praktis untuk memetakan risiko dan merespons gangguan digital dengan lebih cepat.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.