Larangan media sosial usia minimum 16 tahun makin meluas

LONDON — larangan media sosial untuk usia minimum 16 tahun mulai menyebar ke banyak negara, dan Inggris kini menjadi negara terbaru yang mengumumkan langkah itu setelah Australia memicu gelombang regulasi baru.

Di saat yang sama, perusahaan teknologi besar balik melawan. Mereka mengerahkan lobi, memprotes aturan, dan menilai kebijakan semacam itu terlalu tergesa-gesa serta tidak seragam antarplatform.

Gelombang larangan media sosial mulai meluas

Inggris bulan ini menyatakan akan menetapkan batas usia 16 tahun untuk mengakses platform media sosial utama. Target penerapannya dipatok pada musim semi 2027. Langkah itu membuat Inggris menyusul Australia, yang lebih dulu memberlakukan batas usia pada layanan seperti Instagram, Facebook, YouTube, X, TikTok, dan Snapchat.

Menurut laporan The Guardian yang menjadi dasar tulisan ini, kebijakan tersebut tidak lagi berdiri sebagai gagasan terpisah di satu negara. Austria, Prancis, dan Norwegia juga sedang mempertimbangkan pembatasan usia serupa. Indonesia dan Malaysia bahkan sudah memberlakukan larangan bagi pengguna di bawah 16 tahun pada platform tertentu. Di Brasil, anak di bawah 16 tahun hanya bisa mengakses media sosial jika terhubung ke akun orang tua.

Artinya sederhana: perdebatan soal siapa yang boleh masuk ke ruang digital paling ramai di dunia tidak lagi hanya soal etika. Ini sudah masuk ke meja legislatif.

Alarm dari orang tua dan mantan orang dalam Meta

Arturo Béjar, mantan insinyur senior dan konsultan di Meta yang kemudian menjadi whistleblower, ikut menjadi suara keras di balik dorongan pembatasan ini. Ia mengaku telah berbicara dengan orang tua di berbagai negara, dan semuanya punya kecemasan yang sama saat anak mereka mulai aktif daring.

“Saya sudah berbicara dengan orang tua dari beberapa negara, dan saya belum pernah bertemu orang tua anak kecil yang tidak takut saat anak mereka cukup umur untuk online. Atau anak muda yang tidak pernah mengalami sesuatu yang buruk dan sebenarnya bisa dicegah,” kata Béjar.

Béjar juga menjadi saksi dalam persidangan di Amerika Serikat yang menyatakan Meta bertanggung jawab karena diduga sengaja merancang produk yang adiktif dan menyesatkan konsumen soal keamanan platformnya. Sidang di California itu ikut menguatkan dorongan politik di banyak negara untuk bergerak lebih tegas.

“Mereka terus menunjukkan kepada dunia mengapa kita tidak bisa mempercayai mereka,” ujar Béjar.

Meta membantah putusan itu dan menyatakan akan mengajukan banding. Perusahaan juga menegaskan bahwa kesehatan mental remaja adalah persoalan yang “sangat kompleks” dan tidak bisa disederhanakan menjadi satu penyebab tunggal. Meta menambahkan bahwa mereka tetap berkomitmen membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak muda.

Tekanan politik dan lobi big tech

Di balik aturan yang makin ketat, industri teknologi justru bergerak agresif. Di Uni Eropa, perusahaan teknologi besar disebut menghabiskan sekitar €150 juta atau sekitar £130 juta untuk lobi selama tahun lalu. Angkanya naik sepertiga hanya dalam dua tahun.

Meta disebut sebagai pembelanja terbesar, dengan dana sekitar €10 juta. Kelompok kampanye Corporate Europe Observatory dan LobbyControl mengatakan topik media sosial masih masuk dalam agenda penting pertemuan dengan Komisi Eropa, meski kecerdasan buatan menjadi fokus terbesar para raksasa teknologi.

Seorang anggota parlemen Uni Eropa mengatakan perusahaan-perusahaan itu “membombardir” Brussels dengan pesan yang menentang larangan usia media sosial. Di Amerika Serikat, mereka juga menekan Kids Online Safety Act atau Kosa, rancangan undang-undang yang mewajibkan platform menyiapkan langkah pencegahan atas berbagai dampak buruk bagi anak.

Issue One mencatat Meta menjadi pelobi teknologi terbesar di AS. Perusahaan itu disebut memiliki satu pelobi untuk setiap enam anggota Kongres. Antara 2020 dan 2024, perusahaan teknologi besar menghabiskan total US$260 juta untuk lobi tingkat federal.

Meta mengatakan ingin ada “standar nasional yang seragam untuk keselamatan daring bagi kaum muda”.

Kenapa Inggris disebut titik balik

Meski panel ahli independen yang ditunjuk pemerintah Inggris disebut masih memberi penilaian “nuansa” soal dampak media sosial terhadap remaja, Perdana Menteri Keir Starmer tetap memilih jalan tegas. Keputusan itu dianggap sebagian pengamat sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak lagi menunggu bukti sempurna untuk bertindak.

The Guardian menulis, seorang sumber di salah satu perusahaan teknologi yang terdampak larangan Inggris mengaku frustrasi karena tidak semua pesaing bergerak serius di bidang keamanan. Menurut sumber itu, ketidakkonsistenan antarplatform membuat aturan keras seperti ini lebih mudah muncul.

“Sulit menjual langkah-langkah keamanan kepada politisi ketika tidak ada cukup konsistensi di antara pesaing Anda,” kata sumber tersebut. Ia menambahkan bahwa hasil akhirnya bisa seperti Australia, yang menurut dia tidak mendorong desain platform yang lebih aman dan justru memunculkan banyak upaya mengakali pembatasan.

“Anda membuang bayi bersama air mandinya,” ujarnya.

Pandangan itulah yang kini makin sering terdengar. Bukan hanya dari politisi, tapi juga dari mantan petinggi platform dan orang tua yang lelah melihat anak-anak mereka tumbuh di lingkungan digital yang terasa terlalu liar.

Amerika Serikat masih jadi pengecualian

Walau banyak negara bergerak, Amerika Serikat masih menjadi pengecualian besar. Tanah kelahiran raksasa media sosial itu sulit melangkah ke larangan federal karena kebuntuan politik, perlindungan Amandemen Pertama, dan posisi big tech yang sudah sangat melekat dalam ekonomi nasional.

Darrell West dari Brookings Institution mengatakan larangan di tingkat negara bagian tidak akan meluas secara besar-besaran. Untuk level federal, peluangnya dinilai rendah karena terlalu banyak anggota legislatif yang menolak regulasi teknologi.

Tapi Theo Bertram, direktur Social Market Foundation dan mantan eksekutif TikTok, melihat arah berbeda. Ia menyebut keputusan Inggris sebagai titik balik global.

“Dalam sejarah legislasi, biasanya ada satu atau dua negara yang jadi pengecualian. Lalu ketika negara-negara dengan pengaruh regulasi di dunia, seperti Inggris, bergabung dengan Australia, maka itu menjadi titik balik,” kata Bertram.

Ia menilai perusahaan teknologi kini tidak hanya dikritik politisi arus utama, tetapi juga publik yang makin kehilangan kepercayaan. “Di era populisme, perusahaan-perusahaan ini mendapat kritik juga dari luar politik arus utama. Perusahaan teknologi kehilangan opini publik, dan politisi akan bergerak mengikuti itu,” ujarnya.

Dan arah geraknya sudah terlihat. Dari London sampai Canberra, dari Brussels sampai Jakarta, batas usia media sosial tak lagi dianggap ide pinggiran. Yang diperdebatkan sekarang bukan apakah aturan akan datang, melainkan seberapa cepat dan seketat apa ia berlaku. Satu angka yang terus disebut: 16 tahun.