Menaker: Standar kerja era digital jadi acuan regulasi ketenagakerjaan

Karena itu, Menaker mengajak serikat pekerja dan serikat buruh ikut aktif memberi masukan konkret. Ia ingin regulasi yang disusun tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menjaga keberlanjutan dunia usaha. Dua kepentingan itu kerap dianggap bertabrakan, padahal tidak selalu demikian. Aturan yang jelas bisa membuat semua pihak bermain di lapangan yang sama.

“Jangan lupa berkontribusi terkait UU Ketenagakerjaan. Kami menunggu masukan-masukan, langkah-langkah konkret (serikat butuh) untuk sama-sama membangun negeri ini,” kata Menaker.

Bagi pembaca, arah kebijakan ini berpengaruh langsung. Jika perlindungan pekerja platform menguat, maka pekerja ojek online, kurir, dan pekerja aplikasi punya peluang mendapat kepastian yang lebih baik soal jaminan sosial, keselamatan kerja, dan hubungan kerja. Kalau regulasinya kabur, beban risiko tetap akan jatuh ke pekerja paling bawah. Dan itu mahal sekali.

Kenapa standar kerja era digital penting bagi pekerja

Standar kerja era digital bukan hanya urusan kementerian atau DPR. Ini menyangkut kehidupan sehari-hari jutaan orang yang menggantungkan pendapatan dari aplikasi dan sistem digital. Mereka bekerja dalam ritme yang cepat, sering tanpa jam kerja pasti, dan sangat bergantung pada penilaian platform.

Kalau negara berhasil menyusun aturan yang tepat, efeknya bisa terasa di banyak sisi. Pekerja lebih terlindungi. Perusahaan punya kepastian. Pemerintah memperoleh landasan pengawasan yang lebih kuat. Pasar kerja digital pun bisa tumbuh lebih sehat, bukan liar.

Masih ada jalan panjang. Tapi arah kebijakannya mulai terlihat. Pemerintah menempatkan standar kerja era digital sebagai acuan, lalu membawanya ke meja pembahasan regulasi nasional. Di situ taruhannya jelas: perlindungan pekerja harus naik kelas, sementara ekosistem digital tetap bergerak.

Dan satu angka layak dicatat: revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ditargetkan rampung pada Oktober 2026.

Ringkasan singkat: standar kerja era digital akan dipakai sebagai rujukan regulasi; fokus utamanya perlindungan pekerja platform digital; revisi UU Ketenagakerjaan ditarget selesai Oktober 2026. FAQ singkat: siapa terdampak? pekerja ojek online, kurir, dan pekerja platform lain. Mengapa penting? karena kerja digital tumbuh cepat, sementara perlindungan sering tertinggal.