Senin, 29 Juni 2026 WIB
BREAKING
TEKNOLOGI

Batas Usia Media Sosial Makin Ketat, Inggris Ikut Usul 16 Tahun

Ilustrasi batas usia media sosial dengan ikon gembok
Batas usia media sosial makin ketat: Inggris usul 16 tahun, Australia jadi preseden, dan tekanan ke Big Tech meluas di berbagai negara. (Ilustrasi: AI)

JAKARTA — batas usia media sosial makin ketat setelah Inggris mengumumkan rencana menetapkan usia minimum 16 tahun untuk mengakses platform besar, di saat perusahaan teknologi besar justru gencar melawan pembatasan serupa di berbagai negara.

Langkah London ini muncul setelah Australia lebih dulu membuka jalan lewat aturan serupa tahun lalu. Dilaporkan The Guardian, gelombang pembatasan itu kini meluas ke Indonesia, Malaysia, Brasil, Kanada, hingga sejumlah negara Eropa, sementara raksasa teknologi seperti Meta, Google, X, TikTok, dan Snapchat terus melobi pemerintah agar aturan itu dilonggarkan.

Batas usia media sosial jadi titik balik baru

Arturo Béjar, mantan karyawan Meta yang kini menjadi whistleblower, menyebut banyak orang tua di berbagai negara merasa cemas menunggu saat anak mereka cukup umur untuk terhubung ke internet secara penuh. Ia mengatakan kekhawatiran itu bukan sekadar soal waktu layar, melainkan soal pengalaman buruk yang bisa dicegah sejak awal.

“Saya telah berbicara dengan orang tua dari beberapa negara, dan saya belum pernah bertemu orang tua dari anak kecil yang tidak cemas ketika anak mereka sudah cukup umur untuk online. Atau anak muda yang tidak mengalami sesuatu yang buruk dan bisa dicegah,” kata Béjar, dikutip The Guardian.

Béjar, 55 tahun, pernah menjadi senior engineer dan konsultan di Meta. Ia juga menjadi saksi dalam persidangan di Amerika Serikat yang memutuskan Meta bertanggung jawab karena diduga sengaja merancang produk yang adiktif dan menyesatkan konsumen soal keamanan platformnya.

Menurut Béjar, perkara itu membuat para politisi di banyak negara makin berani mengambil sikap. “Mereka terus menunjukkan kepada dunia kenapa kita tidak bisa mempercayai mereka,” ujarnya merujuk pada platform media sosial.

Inggris, Australia, dan efek berantai ke negara lain

Inggris menargetkan aturan baru itu berlaku pada musim semi 2027. Artinya, platform besar harus siap menyesuaikan sistem verifikasi umur, fitur keamanan, dan kebijakan akses pengguna remaja dalam waktu yang tidak singkat. Tapi pesan politiknya sudah jelas sekarang.

Australia menjadi preseden penting setelah menerapkan batas usia untuk platform seperti Instagram, Facebook, YouTube, X, TikTok, dan Snapchat. Sejak itu, sejumlah negara mulai bergerak. Indonesia dan Malaysia sudah menerapkan larangan untuk pengguna di bawah 16 tahun pada platform tertentu. Austria, Prancis, dan Norwegia juga sedang mempertimbangkan pembatasan usia.

Brasil mengambil jalur lain. Di sekolah, ponsel dibatasi secara menyeluruh. Anak di bawah 16 tahun masih bisa mengakses media sosial, tetapi harus terhubung ke akun orang tua.

Di Kanada, pemerintah berencana melarang pengguna di bawah 16 tahun masuk ke platform digital kecuali aplikasi itu punya perlindungan yang memadai. Sementara di Amerika Serikat, peluang larangan serupa di tingkat federal masih kecil. Di sana, kebebasan berekspresi, kebuntuan politik, dan kuatnya posisi industri teknologi membuat pembatasan besar hampir mustahil lahir dalam waktu dekat.

Tekanan industri teknologi belum surut

Di sisi lain, perusahaan teknologi tetap menolak atau melawan aturan yang terlalu keras. Sumber di salah satu perusahaan yang terdampak aturan Inggris mengeluhkan bahwa tidak semua kompetitor serius mengembangkan fitur keamanan. Akibatnya, menurut dia, regulator melihat industri ini sebagai kelompok yang tidak konsisten.

“Sulit menjual langkah keamanan Anda kepada politisi kalau tidak ada konsistensi di antara para pesaing Anda,” kata sumber itu. Ia menilai hasil akhirnya bisa seperti di Australia, yang menurutnya tidak mendorong desain platform lebih aman dan justru memunculkan banyak cara menghindari aturan.

Pernyataan itu menggambarkan perdebatan lama di sektor ini: apakah pembatasan usia efektif melindungi anak, atau malah memaksa pengguna mencari jalan belakang dan membuat platform tidak terdorong berbenah secara menyeluruh.

Meski begitu, tekanan politik terhadap Big Tech tampak belum mereda. Di Uni Eropa, perusahaan teknologi besar menghabiskan sekitar 150 juta euro atau sekitar Rp2,6 triliun untuk lobi pada tahun lalu, naik sepertiga dalam dua tahun. Meta disebut sebagai pengeluar terbesar dengan 10 juta euro.

Kelompok kampanye Corporate Europe Observatory dan LobbyControl mencatat isu media sosial tetap tinggi dalam agenda pertemuan dengan Komisi Eropa, meski kecerdasan buatan menjadi fokus terbesar. Seorang anggota parlemen Uni Eropa bahkan menyebut perusahaan teknologi “membombardir” Brussel dengan pesan yang menolak batas usia media sosial.

AS masih jadi medan paling sulit

Di Amerika Serikat, lobi berlangsung di Kongres lewat rancangan Kids Online Safety Act atau Kosa. Aturan itu akan mewajibkan platform media sosial mengambil langkah untuk mencegah bahaya tertentu pada anak, termasuk penggunaan yang kompulsif.

Meta disebut sebagai pelobi teknologi terbesar di AS, dengan perbandingan satu pelobi untuk setiap enam anggota Kongres, menurut Issue One. Antara 2020 dan 2024, perusahaan teknologi besar secara kolektif menghabiskan 260 juta dolar AS untuk lobi federal.

Meta mengatakan ingin ada “standar nasional yang seragam untuk keselamatan remaja secara online”. Namun perusahaan itu juga terus menolak pembatasan yang dianggap terlalu berat. Di pemerintahan Donald Trump, kebijakan pembatasan teknologi di luar negeri juga kerap dikritik, termasuk kemungkinan batas usia media sosial di Inggris yang dianggap tidak proporsional.

Darrell West dari Brookings Institution menilai larangan berskala luas di tingkat negara bagian di AS kecil kemungkinan terjadi. Di level federal, peluangnya juga rendah karena terlalu banyak legislator menolak regulasi teknologi.

Theo Bertram, direktur Social Market Foundation sekaligus mantan eksekutif TikTok dan bekas penasihat dua perdana menteri Inggris, menyebut langkah Inggris sebagai titik balik global. Menurut dia, sejarah regulasi sering dimulai dari satu atau dua negara yang lebih dulu bergerak. Setelah itu, negara lain menyusul.

“Dalam era populisme, perusahaan-perusahaan ini mendapat kritik, bukan hanya dari politisi arus utama. Perusahaan teknologi kehilangan opini publik dan para politisi akan bergerak mengikuti itu,” ujar Bertram.

Dan untuk saat ini, arah anginnya memang berubah. Yang dulu dianggap wacana pinggiran, kini masuk meja kebijakan. Satu angka sudah mulai sering muncul: 16 tahun.

(AP)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram