NEW YORK — larangan media sosial makin meluas ketika Inggris pada bulan ini resmi menyatakan akan menetapkan usia minimum 16 tahun untuk mengakses platform media sosial besar. Keputusan itu membuat tekanan terhadap raksasa teknologi berubah dari sekadar wacana menjadi aturan yang mulai menyeberang batas negara.
Gelombang kebijakan ini datang setelah Australia lebih dulu memicu preseden tahun lalu, saat negara itu memberlakukan batas usia pada layanan seperti Instagram, Facebook, YouTube, X, TikTok, dan Snapchat. Dari London sampai Canberra, pesan pemerintah makin jelas: akses anak ke platform digital tak lagi dibiarkan tanpa pagar.
Keluhan orang tua berubah jadi kebijakan
Arturo Béjar, mantan karyawan Meta yang kini dikenal sebagai whistleblower, mengatakan ia telah berbicara dengan orang tua di berbagai negara. Kesimpulannya sama. Mereka cemas membayangkan hari ketika anak-anak mereka cukup besar untuk benar-benar aktif di internet.
“Saya telah berbicara dengan orang tua dari beberapa negara, dan saya belum pernah bertemu orang tua dari anak kecil yang tidak ketakutan membayangkan saat anak mereka cukup besar untuk online. Atau anak muda yang tidak mengalami sesuatu yang buruk dan sebetulnya bisa dicegah,” kata Béjar, seperti dikutip dari laporan The Guardian.
Béjar, 55 tahun, pernah menjadi senior engineer dan konsultan di Meta. Ia juga menjadi saksi dalam persidangan di Amerika Serikat yang menyatakan Meta bertanggung jawab karena diduga merancang produk adiktif secara sengaja dan menyesatkan konsumen soal keamanan platformnya. Persidangan di California itu ikut memperkeras suasana politik di banyak negara.
Kalimatnya tajam. “Mereka [platform media sosial] terus menunjukkan kepada dunia mengapa kami tidak bisa mempercayai mereka,” ujarnya.
Meta menolak putusan itu dan menyatakan akan mengajukan banding. Perusahaan juga mengatakan masalah kesehatan mental remaja sangat kompleks dan tidak bisa diperas menjadi satu penyebab. Meta menambahkan bahwa mereka tetap berkomitmen membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak muda.
Inggris, Australia, dan efek berantai ke negara lain
Langkah Inggris bukan berdiri sendiri. Indonesia dan Malaysia sudah lebih dulu menerapkan larangan bagi pengguna di bawah 16 tahun pada platform tertentu, sementara Austria, Prancis, dan Norwegia juga tengah mempertimbangkan pembatasan usia serupa. Brasil bahkan mengambil langkah lebih luas dengan melarang ponsel di sekolah secara menyeluruh, sedangkan anak di bawah 16 tahun hanya boleh mengakses media sosial jika terhubung ke akun orang tua.
Di Inggris, pemerintah menargetkan aturan itu berjalan pada musim semi 2027. Kanada juga bergerak ke arah yang sama, dengan rencana melarang anak di bawah 16 tahun memakai platform kecuali aplikasi itu memiliki pengaman yang memadai. Di Amerika Serikat, yang menjadi rumah bagi banyak raksasa media sosial, peluang aturan federal serupa masih kecil.
Namun, di luar AS, perdebatan soal dampak media sosial tampaknya sudah bergeser. Panel ahli akademik independen yang ditunjuk pemerintah Inggris untuk meneliti pengaruh media sosial terhadap remaja memang menyebut temuannya “nuansatif”. Meski begitu, Perdana Menteri Keir Starmer memilih tetap melangkah.
Artinya sederhana: pemerintah tak mau menunggu bukti yang sempurna sementara risiko pada anak sudah terasa sekarang. Bagi orang tua, ini memberi sinyal bahwa negara mulai ikut turun tangan dalam ruang yang selama ini dikuasai platform.
Big tech melawan lewat lobi dan kampanye
Di saat pemerintah memperketat aturan, industri teknologi juga bergerak cepat. Uang lobi mereka masih deras. Di Uni Eropa, perusahaan teknologi besar menghabiskan sekitar 150 juta euro atau sekitar Rp2,6 triliun untuk lobi tahun lalu, naik sepertiga hanya dalam dua tahun. Isu media sosial masuk daftar utama pembahasan, meski kecerdasan buatan jadi fokus terbesar dalam pertemuan dengan Komisi Eropa.
Meta tercatat sebagai pengeluar terbesar dengan 10 juta euro, menurut kelompok kampanye Corporate Europe Observatory dan LobbyControl. Seorang anggota parlemen Uni Eropa bahkan menyebut perusahaan teknologi “membombardir” Brussel dengan pesan-pesan yang menantang larangan usia di media sosial.
Di Amerika Serikat, lobi yang sama juga menyasar Kids Online Safety Act, rancangan undang-undang yang sedang dibahas Senat. Aturan itu akan mewajibkan platform media sosial menyiapkan langkah pencegahan atas sejumlah bahaya bagi anak, termasuk penggunaan kompulsif.
Meta menjadi pelobi teknologi paling besar di AS, menurut Issue One. Perusahaan itu disebut memiliki satu pelobi untuk setiap enam anggota Kongres. Antara 2020 hingga 2024, raksasa teknologi secara kolektif menghabiskan 260 juta dolar AS untuk lobi federal.
Meta mengatakan pihaknya mendukung “standar nasional yang seragam untuk keselamatan anak muda daring”. Itu jawaban yang terdengar rapi. Tapi di banyak ibu kota, pemerintah justru menilai pengetatan tidak bisa lagi ditunda.
Kenapa Inggris disebut titik balik
The Guardian melaporkan, Theo Bertram dari Social Market Foundation, yang juga mantan eksekutif TikTok dan pernah menjadi penasihat dua perdana menteri Inggris, menyebut langkah Inggris sebagai “titik balik” global. Menurut dia, sejarah kebijakan biasanya dimulai dari satu atau dua negara yang berbeda arah. Lalu, saat negara dengan pengaruh regulatif ikut bergabung, gelombangnya berubah besar.
“Dalam era populisme, perusahaan-perusahaan ini mendapat kritik, bukan cuma dari politisi arus utama. Perusahaan teknologi sedang kehilangan opini publik dan politisi akan bergerak mengikuti itu,” kata Bertram.
Pandangan itu menjelaskan mengapa larangan media sosial tak lagi dipandang sebagai kebijakan lokal. Ia mulai menjadi barometer politik. Pemerintah ingin terlihat melindungi anak. Platform ingin mempertahankan akses dan model bisnis mereka. Orang tua, di tengah semua itu, hanya ingin anaknya aman saat membuka layar yang sama setiap hari.
Di Amerika Serikat, Darrell West dari Brookings Institution menilai larangan tingkat negara bagian “tidak mungkin” diterapkan secara luas, dan peluang di tingkat federal juga rendah karena terlalu banyak legislator menolak regulasi teknologi. Di sisi lain, justru karena AS sulit bergerak, keputusan Inggris dan Australia jadi makin penting sebagai contoh bagi negara lain.
Untuk Indonesia, perkembangan ini relevan karena pembatasan usia dan verifikasi akun anak bisa ikut memengaruhi cara platform merancang fitur keamanan di pasar Asia Tenggara. Bila negara-negara besar terus bergerak serempak, standar global untuk perlindungan anak daring bisa ikut berubah cepat.
Satu angka jadi penutup yang keras: menurut data kampanye yang dikutip laporan itu, big tech menghabiskan 260 juta dolar AS untuk lobi federal dalam empat tahun. Angka itu menunjukkan betapa mahalnya pertempuran atas masa depan media sosial.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.