Larangan Media Sosial Kian Meluas, Inggris Tetapkan Batas Usia 16

Meta mengatakan pihaknya mendukung “standar nasional yang seragam untuk keselamatan anak muda daring”. Itu jawaban yang terdengar rapi. Tapi di banyak ibu kota, pemerintah justru menilai pengetatan tidak bisa lagi ditunda.

Kenapa Inggris disebut titik balik

The Guardian melaporkan, Theo Bertram dari Social Market Foundation, yang juga mantan eksekutif TikTok dan pernah menjadi penasihat dua perdana menteri Inggris, menyebut langkah Inggris sebagai “titik balik” global. Menurut dia, sejarah kebijakan biasanya dimulai dari satu atau dua negara yang berbeda arah. Lalu, saat negara dengan pengaruh regulatif ikut bergabung, gelombangnya berubah besar.

“Dalam era populisme, perusahaan-perusahaan ini mendapat kritik, bukan cuma dari politisi arus utama. Perusahaan teknologi sedang kehilangan opini publik dan politisi akan bergerak mengikuti itu,” kata Bertram.

Pandangan itu menjelaskan mengapa larangan media sosial tak lagi dipandang sebagai kebijakan lokal. Ia mulai menjadi barometer politik. Pemerintah ingin terlihat melindungi anak. Platform ingin mempertahankan akses dan model bisnis mereka. Orang tua, di tengah semua itu, hanya ingin anaknya aman saat membuka layar yang sama setiap hari.

Di Amerika Serikat, Darrell West dari Brookings Institution menilai larangan tingkat negara bagian “tidak mungkin” diterapkan secara luas, dan peluang di tingkat federal juga rendah karena terlalu banyak legislator menolak regulasi teknologi. Di sisi lain, justru karena AS sulit bergerak, keputusan Inggris dan Australia jadi makin penting sebagai contoh bagi negara lain.

Untuk Indonesia, perkembangan ini relevan karena pembatasan usia dan verifikasi akun anak bisa ikut memengaruhi cara platform merancang fitur keamanan di pasar Asia Tenggara. Bila negara-negara besar terus bergerak serempak, standar global untuk perlindungan anak daring bisa ikut berubah cepat.

Satu angka jadi penutup yang keras: menurut data kampanye yang dikutip laporan itu, big tech menghabiskan 260 juta dolar AS untuk lobi federal dalam empat tahun. Angka itu menunjukkan betapa mahalnya pertempuran atas masa depan media sosial.