BANDUNG — pemerataan investasi di Jawa Barat kembali didorong Komisi III DPRD Jawa Barat karena realisasi investasi 2025 sudah hampir menyentuh Rp300 triliun, namun manfaatnya dinilai belum boleh berhenti di satu titik wilayah saja. Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjaga sebaran investasi agar pertumbuhan ekonomi ikut terasa di lebih banyak daerah.
Jajang menyampaikan pandangan itu di Bandung, Minggu, dengan menekankan bahwa capaian investasi yang tinggi harus diiringi kemudahan dan kepastian iklim usaha. “Oleh karena itu, supaya tidak turun berarti nilai investasinya harus ditingkatkan kemudahan kepastian iklim investasi,” kata Jajang.
Angka hampir Rp300 triliun bukan perkara kecil. Di banyak daerah, capaian seperti ini biasanya ikut menggerakkan lapangan kerja, permintaan bahan baku, sampai aktivitas transportasi dan perdagangan. Tapi kalau arus modal menumpuk di satu kawasan saja, efek ikutannya pun berat sebelah. Di situlah dorongan pemerataan investasi jadi relevan.
Realisasi investasi Jabar melampaui target
Jajang mengatakan realisasi investasi di Jawa Barat pada 2025 telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah. Nilainya disebut hampir mencapai Rp300 triliun. Capaian itu, menurut dia, ikut membuat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan 2024.
“Terkait investasi, ini melampaui daripada target. Ini juga membuat pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari tahun 2024,” ujarnya.
Bagi pembaca, capaian ini penting karena Jawa Barat selama ini menjadi salah satu pusat kegiatan industri nasional. Ketika investasi masuk, efeknya tidak berhenti di ruang rapat atau papan proyek. Ada orang yang direkrut, ada barang yang bergerak, ada kawasan yang hidup. Jadi, pertanyaannya bukan cuma seberapa besar uang yang masuk, tetapi ke mana uang itu mengalir.
Komisi III DPRD Jawa Barat melihat momentum tersebut harus dijaga. Soalnya, investasi yang besar bisa cepat melambat bila pemerintah daerah tidak menjaga kepastian aturan, kecepatan layanan perizinan, dan dukungan infrastruktur dasar.
Perizinan, hukum, dan infrastruktur jadi penentu
Menurut Jajang, pemerintah daerah masih perlu memperkuat kemudahan perizinan, kepastian hukum, iklim investasi, pembangunan infrastruktur, serta kualitas tenaga kerja. Lima hal ini, kata dia, menjadi kunci agar investasi terus tumbuh dan sebarannya tidak menumpuk di wilayah-wilayah tertentu saja.
Ia juga menyoroti kebutuhan investasi yang lebih luas agar daerah-daerah di luar pusat industri tidak tertinggal. Kalau akses jalan buruk, listrik tak stabil, atau tenaga kerja belum siap, investor cenderung berhitung ulang. Akhirnya, wilayah yang sudah maju makin maju. Yang lain tertinggal lagi.
Itu sebabnya dorongan Komisi III bukan sekadar soal jumlah angka investasi. Yang diburu adalah kualitas pertumbuhannya. Pemerataan investasi memberi peluang bagi kabupaten dan kota yang selama ini belum menjadi tujuan utama penanaman modal untuk ikut menikmati efek ekonomi.
Dalam praktiknya, pemerataan juga berkaitan dengan distribusi kesempatan kerja. Daerah yang mendapat proyek industri biasanya ikut merasakan lonjakan aktivitas usaha kecil, jasa pengangkutan, kontrakan, warung makan, hingga kebutuhan logistik harian. Efek berantai seperti ini kerap lebih terasa di tingkat lokal daripada sekadar angka makro.
Manufaktur masih jadi penopang utama
Jajang menyebut sektor industri pengolahan masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Di dalamnya, manufaktur seperti otomotif, elektronik, dan tekstil tetap memberi kontribusi besar.
Selain itu, sektor infrastruktur dan transportasi, perdagangan besar, konstruksi, serta pertanian juga memberikan sumbangan signifikan terhadap ekonomi daerah. Kombinasi sektor-sektor ini membuat Jawa Barat tetap kuat sebagai wilayah penopang produksi dan distribusi di Pulau Jawa.
Namun, kekuatan itu juga membawa tantangan. Jika pusat pertumbuhan terlalu terkonsentrasi, beban lalu lintas, kebutuhan lahan, dan tekanan harga di satu kawasan bisa meningkat. Pemerataan investasi membantu menahan tekanan tersebut. Investasi yang menyebar membuka ruang baru bagi industri turunan dan layanan pendukung di daerah lain.
Dalam konteks Jawa Barat, dorongan ini juga sejalan dengan kebutuhan pembangunan wilayah yang lebih seimbang. Daerah dengan akses infrastruktur lebih baik bisa menarik industri baru, sementara wilayah lain bisa disiapkan lewat pelatihan tenaga kerja dan penyederhanaan layanan usaha. Tidak instan. Tapi arah kebijakannya jelas.
Dampaknya untuk dunia usaha dan pekerja
Bagi pelaku usaha, pemerataan investasi berarti peluang pasar yang lebih luas dan risiko penumpukan biaya di satu kawasan yang terlalu padat. Bagi pekerja, ini membuka kemungkinan lapangan kerja di wilayah yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Ongkos hidup bisa lebih ringan. Perjalanan kerja lebih singkat.
Bagi pemerintah daerah, pesan yang dibawa Komisi III cukup tegas: mengejar angka investasi penting, tetapi menjaga sebarannya jauh lebih penting untuk jangka panjang. Kalau sebaran investasi sehat, pertumbuhan ekonomi lebih tahan banting saat salah satu sektor melambat.
Di Jawa Barat, pekerjaan rumahnya masih panjang. Percepatan izin, perbaikan konektivitas, penguatan kualitas tenaga kerja, dan kepastian aturan akan menentukan apakah Rp300 triliun itu cuma angka besar di laporan tahunan, atau benar-benar jadi dorongan ekonomi yang dirasakan lebih merata oleh masyarakat di banyak daerah. Tahap berikutnya ada pada konsistensi kebijakan dan eksekusi di lapangan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.