Perkuat Tata Kelola Global, Indonesia Jadi Jembatan Kepentingan di Pertemuan Sherpa G20 ke-2

JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Indonesia menegaskan posisi tegas dalam Pertemuan Sherpa G20 ke-2 untuk memastikan sistem perdagangan dunia dan regulasi kecerdasan buatan (AI) lebih berpihak pada negara berkembang. Fokus utama delegasi Indonesia mencakup penghapusan praktik kerja paksa hingga perlindungan bagi pelaku UMKM di tengah arus digitalisasi global yang bergerak cepat.

Sherpa G20 Indonesia sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menyoroti tantangan besar yang mengganggu keseimbangan pasar internasional. Indonesia membawa misi konkret dalam forum tersebut untuk menciptakan ekosistem yang bersih dari praktik diskriminatif.

Dampak dari kesepakatan ini bagi masyarakat Indonesia sangat krusial. Melalui regulasi perdagangan yang lebih ketat, produk dalam negeri diharapkan terlindungi dari praktik perdagangan tidak sehat. Selain itu, kebijakan mengenai AI dan sistem pembayaran lintas batas yang inklusif akan menurunkan biaya transaksi bagi UMKM, sekaligus menjaga kedaulatan data nasional agar tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi negara-negara maju.

Sikap Indonesia pada Isu Perdagangan dan Energi

Salah satu langkah nyata yang diangkat Indonesia adalah upaya pemberantasan kerja paksa. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026. Aturan ini membatasi impor barang yang terindikasi melanggar hak-hak buruh.

“Indonesia telah meratifikasi sembilan Konvensi Fundamental Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) sebagai bukti keseriusan,” jelas Edi dalam keterangan persnya, dikutip Selasa (7/7/2026).

Forum G20 juga membahas empat poin krusial lainnya. Delegasi menyoroti peninjauan kembali prinsip Most Favored Nation (MFN), manajemen kapasitas produksi berlebih pasar global, dan penolakan tegas terhadap politisasi pangan. Pangan tidak boleh dijadikan alat tekanan dalam persaingan geopolitik antarnegara.

Sementara itu, Energy Abundance Working Group menyepakati draf prinsip ketahanan energi dengan tiga pilar utama: keterjangkauan harga, diversifikasi sumber energi, dan penguatan infrastruktur vital. Dalam forum ini, Indonesia, India, dan Brasil mendapat apresiasi dunia. Ketiga negara tersebut dipuji karena akselerasi akses energi bersih melalui pemanfaatan gas LPG bagi masyarakat luas.

Ketahanan Ekonomi dan Tata Kelola Digital

Memasuki hari kedua, diskusi berfokus pada ketahanan ekonomi dan inovasi digital. Indonesia mengedepankan penyederhanaan regulasi investasi melalui Debottlenecking Task Force. Pengelolaan aset negara juga diperkuat lewat Danantara guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan sosial dan lingkungan hidup.

Terkait utang global, Indonesia menyambut baik skema Common Framework bersama Kelompok Paris. Skema ini menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi data utang. Indonesia mendesak adanya kepastian jadwal dan perlakuan adil bagi negara berkembang, baik dari kreditur bilateral maupun lembaga keuangan swasta.

Sektor inovasi digital turut menjadi sorotan. Indonesia mendorong peta jalan pembayaran lintas batas melalui sistem interkoneksi kode QR. Harapannya, sistem ini memangkas biaya transaksi secara signifikan. Selain itu, Indonesia meminta kerja sama internasional yang lebih erat dalam penegakan hukum guna memberantas penipuan investasi berbasis aset kripto yang merugikan masyarakat.

Melawan Standar Global yang Diskriminatif

Indonesia secara khusus menekankan agar standar global tidak menjadi hambatan baru bagi negara berkembang. Hal ini mencuat saat pembahasan regulasi kecerdasan buatan. Standar AI yang dibuat di tingkat global harus mempertimbangkan kemampuan adaptasi negara berkembang agar tidak memarginalkan pelaku usaha lokal.

“Indonesia meminta agar standar global AI bersifat fleksibel dan tidak memberatkan. Negara berkembang harus dilibatkan sebagai perumus atau penulis bersama standar tersebut, bukan hanya sekadar pihak yang wajib mematuhi aturan yang dibuat oleh pihak lain,” tegas Edi Prio Pambudi.

Pemerintah juga mendorong model kemitraan strategis antara pemerintah dan swasta untuk infrastruktur pusat data. Dengan konsensus ini, Indonesia berharap arsitektur ekonomi digital global tetap inklusif. Langkah ini menjadi fondasi penting bagi kerja sama negara-negara anggota menjelang Konferensi Tingkat Tinggi G20 mendatang.

FAQ

Apa peran Indonesia dalam Pertemuan Sherpa G20 kali ini?
Indonesia berperan sebagai jembatan kepentingan antara negara maju dan berkembang, serta memperjuangkan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Isu utama apa saja yang dibahas dalam pertemuan ini?
Meliputi reformasi perdagangan, ketahanan energi, pengelolaan utang global, tata kelola kecerdasan buatan, serta pengembangan sistem pembayaran dan ekonomi digital.

Mengapa standar global AI perlu melibatkan negara berkembang?
Agar aturan yang dibuat tidak menjadi hambatan baru, sesuai dengan kemampuan masing-masing negara, dan tidak memarginalkan pelaku usaha di negara berkembang.

Apa manfaat kesepakatan ini bagi Indonesia?
Membuka akses pasar yang lebih adil, memperkuat ketahanan energi, memudahkan investasi, serta memastikan perkembangan teknologi dapat dinikmati secara merata.