Selasa, 7 Juli 2026 WIB
BREAKING
EKONOMI BISNIS

Perkuat Tata Kelola Global, Indonesia Jadi Jembatan Kepentingan di Pertemuan Sherpa G20 ke-2

Suasana Pertemuan Sherpa G20 dan ilustrasi kerja sama ekonomi antarnegara anggota G20
Perkuat Tata Kelola Global, Indonesia Jadi Jembatan Kepentingan di Pertemuan Sherpa G20 ke-2. Foto: Ilustrasi

JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Indonesia menegaskan posisi tegas dalam Pertemuan Sherpa G20 ke-2 untuk memastikan sistem perdagangan dunia dan regulasi kecerdasan buatan (AI) lebih berpihak pada negara berkembang. Fokus utama delegasi Indonesia mencakup penghapusan praktik kerja paksa hingga perlindungan bagi pelaku UMKM di tengah arus digitalisasi global yang bergerak cepat.

Sherpa G20 Indonesia sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menyoroti tantangan besar yang mengganggu keseimbangan pasar internasional. Indonesia membawa misi konkret dalam forum tersebut untuk menciptakan ekosistem yang bersih dari praktik diskriminatif.

Dampak dari kesepakatan ini bagi masyarakat Indonesia sangat krusial. Melalui regulasi perdagangan yang lebih ketat, produk dalam negeri diharapkan terlindungi dari praktik perdagangan tidak sehat. Selain itu, kebijakan mengenai AI dan sistem pembayaran lintas batas yang inklusif akan menurunkan biaya transaksi bagi UMKM, sekaligus menjaga kedaulatan data nasional agar tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi negara-negara maju.

Sikap Indonesia pada Isu Perdagangan dan Energi

Salah satu langkah nyata yang diangkat Indonesia adalah upaya pemberantasan kerja paksa. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026. Aturan ini membatasi impor barang yang terindikasi melanggar hak-hak buruh.

“Indonesia telah meratifikasi sembilan Konvensi Fundamental Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) sebagai bukti keseriusan,” jelas Edi dalam keterangan persnya, dikutip Selasa (7/7/2026).

Forum G20 juga membahas empat poin krusial lainnya. Delegasi menyoroti peninjauan kembali prinsip Most Favored Nation (MFN), manajemen kapasitas produksi berlebih pasar global, dan penolakan tegas terhadap politisasi pangan. Pangan tidak boleh dijadikan alat tekanan dalam persaingan geopolitik antarnegara.

Sementara itu, Energy Abundance Working Group menyepakati draf prinsip ketahanan energi dengan tiga pilar utama: keterjangkauan harga, diversifikasi sumber energi, dan penguatan infrastruktur vital. Dalam forum ini, Indonesia, India, dan Brasil mendapat apresiasi dunia. Ketiga negara tersebut dipuji karena akselerasi akses energi bersih melalui pemanfaatan gas LPG bagi masyarakat luas.

Ketahanan Ekonomi dan Tata Kelola Digital

Halaman:12Semua Halaman

(RE)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda