Memasuki hari kedua, diskusi berfokus pada ketahanan ekonomi dan inovasi digital. Indonesia mengedepankan penyederhanaan regulasi investasi melalui Debottlenecking Task Force. Pengelolaan aset negara juga diperkuat lewat Danantara guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan sosial dan lingkungan hidup.
Terkait utang global, Indonesia menyambut baik skema Common Framework bersama Kelompok Paris. Skema ini menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi data utang. Indonesia mendesak adanya kepastian jadwal dan perlakuan adil bagi negara berkembang, baik dari kreditur bilateral maupun lembaga keuangan swasta.
Sektor inovasi digital turut menjadi sorotan. Indonesia mendorong peta jalan pembayaran lintas batas melalui sistem interkoneksi kode QR. Harapannya, sistem ini memangkas biaya transaksi secara signifikan. Selain itu, Indonesia meminta kerja sama internasional yang lebih erat dalam penegakan hukum guna memberantas penipuan investasi berbasis aset kripto yang merugikan masyarakat.
Melawan Standar Global yang Diskriminatif
Indonesia secara khusus menekankan agar standar global tidak menjadi hambatan baru bagi negara berkembang. Hal ini mencuat saat pembahasan regulasi kecerdasan buatan. Standar AI yang dibuat di tingkat global harus mempertimbangkan kemampuan adaptasi negara berkembang agar tidak memarginalkan pelaku usaha lokal.
“Indonesia meminta agar standar global AI bersifat fleksibel dan tidak memberatkan. Negara berkembang harus dilibatkan sebagai perumus atau penulis bersama standar tersebut, bukan hanya sekadar pihak yang wajib mematuhi aturan yang dibuat oleh pihak lain,” tegas Edi Prio Pambudi.
Pemerintah juga mendorong model kemitraan strategis antara pemerintah dan swasta untuk infrastruktur pusat data. Dengan konsensus ini, Indonesia berharap arsitektur ekonomi digital global tetap inklusif. Langkah ini menjadi fondasi penting bagi kerja sama negara-negara anggota menjelang Konferensi Tingkat Tinggi G20 mendatang.
FAQ
Apa peran Indonesia dalam Pertemuan Sherpa G20 kali ini?
Indonesia berperan sebagai jembatan kepentingan antara negara maju dan berkembang, serta memperjuangkan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Isu utama apa saja yang dibahas dalam pertemuan ini?
Meliputi reformasi perdagangan, ketahanan energi, pengelolaan utang global, tata kelola kecerdasan buatan, serta pengembangan sistem pembayaran dan ekonomi digital.
Mengapa standar global AI perlu melibatkan negara berkembang?
Agar aturan yang dibuat tidak menjadi hambatan baru, sesuai dengan kemampuan masing-masing negara, dan tidak memarginalkan pelaku usaha di negara berkembang.
Apa manfaat kesepakatan ini bagi Indonesia?
Membuka akses pasar yang lebih adil, memperkuat ketahanan energi, memudahkan investasi, serta memastikan perkembangan teknologi dapat dinikmati secara merata.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.