Represi Turki Menyasar Media dan Publik Jelang KTT NATO Ankara

Seorang jurnalis lain, bersama aktivis LGBTQ+, masuk daftar orang yang diduga terkait kelompok teroris. Tuduhan seperti ini membuat garis antara keamanan dan pembungkaman makin kabur.

Kenapa ini penting buat publik

Represi semacam ini punya efek langsung. Jurnalis jadi lebih berhitung sebelum menulis. Komedian menahan diri sebelum membuat satire. Aktivis enggan menggelar aksi. Dan publik kehilangan ruang untuk mengkritik pemerintah tanpa rasa waswas.

Ini juga penting bagi orang di luar Turki. Ankara sedang menjadi tuan rumah KTT NATO, forum yang biasanya menyorot keamanan, anggaran pertahanan, dan hubungan Barat dengan Turki. Tapi ketika sekutu Barat memilih diam soal kebebasan sipil, kritik terhadap otoritarianisme justru makin sulit terdengar.

David Satterfield, mantan duta besar Amerika Serikat untuk Ankara yang kini memimpin Baker Institute for Public Policy di Rice University, mengatakan kepada Reuters bahwa Barat perlu terus bicara soal kemunduran institusi demokrasi di Turki. Menurut dia, arah negara itu belum tak bisa diubah, dan warga Turki perlu mendengar pihak luar menyebut masalah ini dengan terang.

Tekanan terhadap oposisi juga belum mereda. Partai Rakyat Republik (CHP) dilaporkan menghadapi gelombang penindakan, termasuk penahanan Wali Kota Istanbul Ekrem İmamoğlu dan proses hukum atas dugaan korupsi. Pada akhir Mei, pengadilan juga menyingkirkan pemimpin CHP dalam langkah yang dikritik sebagai upaya melemahkan oposisi jelang pemilu berikutnya.

Turki dan sorotan kebebasan pers

Laporan Reporters Without Borders tahun ini menempatkan Turki di urutan 163 dari 180 negara dalam indeks kebebasan pers. Organisasi itu menuduh otoritas menggunakan “segala cara yang mungkin” untuk melemahkan para pengkritik.

Angka itu bukan sekadar statistik. Itu cermin. Ketika negara dengan posisi strategis seperti Turki makin keras menekan pers dan warga sipil, sinyalnya akan terasa ke seluruh kawasan. Apalagi saat sekutu-sekutu Barat lebih sibuk membahas kerja sama senjata dan keamanan ketimbang hak dasar.

Patti LuPone, artis asal Amerika Serikat yang dijadwalkan tampil dalam pelayaran Atlantis, ikut menyuarakan protes setelah kapal itu ditolak masuk ke Turki. Dalam unggahan media sosial, ia menyebut kapal itu dilarang masuk hanya karena siapa saja yang berada di dalamnya.

Peristiwa-peristiwa ini saling nyambung. Penangkapan massal, penahanan komedian, pembungkaman jurnalis, larangan kapal singgah, sampai tekanan ke oposisi—semuanya membentuk satu pola yang makin sulit disangkal. Dan menjelang KTT NATO, pola itu justru terlihat di depan mata dunia.

“Penting bagi Barat untuk terus berkomentar soal kemunduran institusi demokrasi di Turki,” kata Satterfield kepada Reuters. “Turki belum berada di luar jangkauan perbaikan.”