Dua Pengacara Nadiem Dilaporkan ke Pengadilan dan Peradi

JAKARTA — Jaringan Masyarakat Sipil Anti Korupsi Indonesia (Jamsaki) resmi melaporkan dua kuasa hukum Nadiem Makarim, Dody S. Abdulkadir dan Ari Yusuf Amir, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hingga Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Langkah hukum ini ditempuh menyusul insiden ketegangan di ruang sidang saat pembacaan vonis perkara korupsi pengadaan Chromebook pada 30 Juni 2026, yang dinilai Jamsaki telah mencederai kehormatan profesi advokat.

Tindakan tersebut memicu perdebatan luas di ruang publik mengenai batasan perilaku penasihat hukum di depan majelis hakim. Bagi masyarakat, aksi saling lapor antara tim pembela dan institusi peradilan bukan sekadar drama hukum, melainkan sinyal bahaya bagi kredibilitas sistem hukum yang sedang mengadili perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang signifikan.

Kronologi Ketegangan di Ruang Sidang

Juru bicara Jamsaki, Umar Yuli Abbas, menegaskan bahwa pelaporan ini dilandasi oleh bukti rekaman persidangan. Saat vonis dijatuhkan, Ari Yusuf Amir terekam melontarkan kalimat bernada menantang kepada majelis hakim. “Loh, kenapa mesti buru-buru, Yang Mulia? Takut, ya? Wah, gawat ini.

Ini kan hak kami untuk menyatakan,” ujar Ari di hadapan persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah.

Umar menilai pernyataan tersebut bukan bentuk pembelaan hukum yang lazim, melainkan upaya intimidasi. Menurutnya, ruang sidang memiliki tata tertib yang wajib dihormati oleh setiap praktisi hukum. “Tindakan ini melampaui batas etika. Advokat boleh berargumen, namun tidak dengan merendahkan marwah hakim,” kata Umar saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/7/2026).

Arena Adu Kuasa di Balik Meja Hijau

Perseteruan ini memanas ketika pihak kuasa hukum Nadiem Makarim melakukan manuver balasan. Sehari sebelum laporan Jamsaki masuk, Ari Yusuf Amir sudah lebih dulu menyambangi Komisi Yudisial (KY) pada 6 Juli 2026. Ia melaporkan empat dari lima hakim yang memutus perkara kliennya atas dugaan pelanggaran etik.

Perdebatan teknis di ruang sidang pun bergeser menjadi perang opini di luar ruang sidang. Berikut adalah tabel ringkasan konflik yang terjadi antara para pihak:

Pihak PelaporTerlaporDasar PelaporanJamsakiDody S. & Ari Y. AmirIntimidasi di ruang sidangAri Yusuf Amir4 Hakim TipikorDugaan pelanggaran etik/profesionalisme

Sikap saling lapor ini menunjukkan betapa krusialnya posisi hakim dalam menangani perkara besar. Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah sebenarnya sempat berupaya menenangkan suasana dengan mengingatkan bahwa hak terdakwa untuk menanggapi putusan tetap diakomodasi melalui jalur formal, bukan melalui konfrontasi verbal yang emosional.

Dampak bagi Marwah Penegakan Hukum

Kondisi ini menyisakan kekhawatiran nyata. Ketika ruang persidangan berubah menjadi arena konfrontasi terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap integritas peradilan dipertaruhkan. Jika advokat merasa bebas mengintimidasi hakim, dan hakim justru terseret dalam arus polemik, siapa yang akan menjamin objektifitas vonis di masa depan?

Dalam 7 hingga 30 hari ke depan, publik akan melihat bagaimana Komisi Yudisial dan Peradi menyikapi laporan ini. Jika KY menemukan bukti pelanggaran kode etik oleh hakim, maka putusan vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem bisa berada di posisi yang rentan secara hukum.

Sebaliknya, jika Peradi menjatuhkan sanksi kepada kuasa hukum, maka pola pendampingan hukum di Indonesia kemungkinan besar akan mengalami perubahan drastis untuk menghindari perilaku serupa di masa depan.

Secara substansial, kasus ini adalah ujian bagi independensi peradilan. Masyarakat perlu mencermati bahwa proses hukum tidak boleh diintervensi oleh gertakan pihak mana pun. Marwah peradilan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar, apalagi dalam perkara yang menyita perhatian publik seperti dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini.

Hingga saat ini, proses verifikasi terhadap bukti-bukti rekaman dan prosedur persidangan masih terus berlangsung di internal KY dan dewan kehormatan advokat. Langkah tegas dari lembaga-lembaga ini sangat ditunggu, agar perdebatan yang terjadi tidak sekadar menjadi ajang sandiwara hukum yang mengaburkan substansi perkara tindak pidana korupsi yang sebenarnya terjadi.