RI Punya Bursa Mineral Mulai 2027, OJK dan DPR Berikan Penjelasan

“Selama ini under invoicing bukan cuma harga, tapi volume sehingga penerimaan pajak kurang, retribusi juga berkurang. Ini yang akan diperbaiki melalui bursa mineral,” kata Misbakhun. Dengan harga yang digerakkan pasar terbuka dan transparan, Indonesia dapat memastikan setiap transaksi mineral tercatat dengan akurat.

Peluang Bagi Investor dan Perkuat Tata Kelola

Kehadiran bursa mineral membuka pintu bagi investor lokal dan asing untuk berpartisipasi dalam perdagangan komoditas strategis Indonesia secara langsung. Ini menciptakan ekosistem yang sehat—pemberi lisensi, pelaku usaha, regulator, dan investor dapat berinteraksi di satu platform yang transparan dan efisien.

Dampak nyata: pertama, transparansi harga. Ketika harga mineral Indonesia ditentukan oleh mekanisme pasar bukan tawar-menawar bilateral, investor dan pedagang dapat memverifikasi nilai komoditas secara real-time.

Kedua, penyelesaian transaksi lebih cepat dan aman melalui sistem kliring yang terintegrasi. Ketiga, akses pembiayaan lebih mudah—bank dan lembaga keuangan dapat memberikan kredit kepada pelaku usaha dengan jaminan komoditas yang transparan dan tersertifikasi.

Bursa mineral juga merupakan respons terhadap perubahan peta geopolitik global dan lanskap keuangan yang dinamis. Indonesia tidak lagi pasif menunggu pembeli menentukan harga, tetapi aktif menawarkan komoditas melalui mekanisme pasar internasional yang kredibel.

Friderica menekankan bahwa kesuksesan bursa mineral bergantung pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Dari regulator yang menjaga transparansi, pedagang yang mematuhi aturan, hingga investor yang berminat pada komoditas strategis Indonesia. “Bursa mineral dan komoditas strategis harus berkembang secara kredibel dan berdaya saing,” katanya.

Peluncuran pada 1 Januari 2027 bukan tanggal arbitrer. Pemerintah telah menetapkan deadline ini sebagai komitmen untuk mempersiapkan infrastruktur digital, peraturan teknis, dan sertifikasi komoditas dalam waktu sekitar 6 bulan ke depan. Kecepatan eksekusi menjadi kunci agar Indonesia tidak tertinggal dalam kompetisi pasar komoditas global yang semakin ketat.