JAKARTA — Surya Paloh memastikan Partai NasDem tidak akan ‘turun dari koalisi’. Ketua Umum partai itu menegaskan loyalitas penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian integral dari pendukung koalisi pemerintah.
Namun di balik deklarasi kesetiaan itu, Paloh membuka celah penting: pemerintah tetap harus menerima kritik dan saran untuk perbaikan kebijakan. Hanya saja, cara menyampaikan masukan tersebut bukan melalui panggung publik.
“Seluruh kebijakan pemerintahan, di mana Partai NasDem adalah bagian daripada partai koalisi, kita memang harus loyal di situ,” ungkap Paloh saat menutup Kongres II dan HUT ke-15 Garda Pemuda NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (22/7).
Kritik Private, Bukan Publik
Posisi Paloh mencerminkan keseimbangan rumit yang dihadapi partai-partai koalisi: tetap solid mendukung pemerintah di tingkat nasional, sekaligus mempertahankan independensi dalam menilai kebijakan.
Paloh mengakui NasDem memiliki sejumlah “pemikiran-pemikiran” dan pandangan yang ingin disumbangkan kepada pemerintah. Sejumlah kebijakan, menurutnya, masih memungkinkan penyempurnaan lebih lanjut.
“Ada pemikiran-pemikiran barangkali yang perlu kita sumbangkan, yang mungkin saja belum berarti sepenuhnya pas dan tepat dengan apa yang berjalan sebagaimana yang kita pahami,” katanya.
Namun strategi penyampaiannya jelas: dialog langsung dengan pemerintah, bukan melalui media atau ruang publik. “Saya lebih memilih menempatkan ide, pemikiran, saran, dan pandangan saya secara person-to-person untuk melakukan koreksi jika diperlukan,” ujar Paloh.
Pemerintah Harus Tetap Terbuka
Ketua Umum NasDem itu melihat ada ambang batas penting: selama pemerintah masih bersedia mendengarkan dan melakukan perbaikan, maka arah perjalanan tetap “on the right track”. Sebaliknya, jika pemerintah menutup diri dari kritik, itulah saat bahaya nyata muncul.
“Apa pun itu, saya masih menaruh harapan sepanjang koreksi itu terus-menerus dilakukan. Kita berjalan ke arah on the right track. Namun, kalau kita sudah tidak mau lagi dikoreksi dan tidak mau ada perbaikan, nah itu baru gawat,” tegasnya dengan tegas.
Pernyataan Paloh ini sekaligus menjadi peringatan halus: komitmen NasDem pada koalisi bukan berarti blank check untuk setiap keputusan pemerintah. Ada garis merah yang tidak boleh dilintasi—yakni ketika pemerintah sama sekali menolak untuk mengevaluasi diri.
Posisi ini juga menunjukkan bagaimana partai-partai dalam koalisi menegosiasikan ruang gerak mereka: tetap solid di depan publik, namun terus melakukan tekanan di balik layar untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka dan suara konstituennya.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.