Kegigihan Hidayat memang beralasan. Ia melihat ada ketakutan yang tidak masuk akal dari para pengambil kebijakan. Ketakutan akan hilangnya kontrol atau mungkin kekhawatiran akan munculnya kekuatan otonom yang berbasis adat. Padahal, legitimasi sejarah sudah ada di tangan para sultan dan pemimpin adat yang hadir malam itu.
Piagam Salatiga: Sinyal Perlawanan
Momen Royal Dinner ini bukan sekadar ajang ramah tamah. Para tokoh kerajaan, akademisi, hingga perwakilan masyarakat adat yang berkumpul di Salatiga akhirnya menyepakati sebuah dokumen kolektif. Mereka menandatangani Piagam Salatiga. Kertas putih itu menjadi saksi bisu tekad bersama untuk melindungi warisan budaya nusantara yang kian tergerus zaman.
Bagi UKSW, menjadi tuan rumah perhelatan ini adalah cara mereka merawat keberagaman. Kampus ini seolah menjadi ruang netral tempat suara-suara dari pelosok daerah bertemu dengan logika konstitusi. Kehadiran berbagai elemen adat dari penjuru nusantara mempertegas satu pesan: urusan masyarakat adat bukan lagi isu lokal yang bisa dipinggirkan.
Kini, bola panas berada di tangan DPR RI dan pemerintah. Tekanan publik, terutama dari para penguasa adat, tidak lagi bisa dibungkam dengan janji manis saat kampanye. Sultan Hidayat dan para rekannya telah memberi peringatan keras. Mereka tidak akan diam saat hak-hak konstitusional rakyat yang mereka pimpin digantungkan tanpa kejelasan masa depan.
Setelah acara berakhir, para sultan kembali ke daerah masing-masing dengan membawa mandat baru dari Piagam Salatiga. Hidayat sendiri menegaskan bahwa perlawanan secara konstitusional akan terus ia gaungkan di Senayan. Ia tidak akan berhenti menagih janji, karena bagi dia, menghargai adat adalah bentuk tertinggi dari menghargai kedaulatan bangsa sendiri.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.