Sengatan matahari siang di Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, tidak menyurutkan langkah warga berkumpul di balai desa. Mereka menunggu kedatangan perwakilan rakyat untuk mengadu soal nasib tani yang kian terjepit dan akses hutan yang masih terbatas.
Komisi IV DPR RI akhirnya menyambangi lokasi tersebut, Rabu (29/7/2026), membawa janji untuk membedah kebuntuan ekonomi pedesaan yang selama ini cuma jadi wacana di rapat-rapat Jakarta.
Rajiv, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II, menjadi wajah utama yang menyerap keluhan warga. Di meja kayu sederhana, ia mencatat satu per satu curhatan para petani. Mulai dari harga pupuk yang mencekik hingga sulitnya bibit unggul masuk ke pelosok Ciwidey. Warga menaruh harapan besar agar suara mereka tidak hanya menguap begitu saja setelah rombongan mobil dinas meninggalkan desa.
Menjemput Aspirasi di Akar Rumput
Bagi Rajiv, duduk melingkar bersama warga bukan sekadar formalitas reses yang membosankan. Baginya, ini adalah cara paling jujur untuk memotret realita. “Hadir dan mendengar langsung adalah cara terbaik merawat harapan.
Kita ingin solusi nyata, bukan cuma janji manis di atas kertas,” tegas Rajiv saat berdialog dengan kelompok tani setempat. Ia sadar, kebijakan yang lahir dari ruang ber-AC seringkali jauh panggang dari api jika dibandingkan dengan kondisi di lapangan.
Masa reses kali ini benar-benar ia manfaatkan untuk memvalidasi data. Rajiv ingin memastikan fungsi penganggaran dan pengawasan yang ia pegang di Komisi IV bisa menyasar sasaran yang tepat.
Jangan sampai anggaran untuk sektor pertanian habis untuk biaya administratif, sementara petani di Ciwidey masih bergulat dengan alat tani seadanya. Dia berjanji membawa semua catatan ini ke rapat pleno di Senayan.
Jembatan Sektor Pertanian dan Kehutanan
Komisi IV DPR RI memang memegang kendali atas kebijakan pertanian, kelautan, perikanan, hingga kehutanan. Posisi strategis inilah yang ditawarkan Rajiv kepada warga Desa Nengkelan. Ia memposisikan dirinya sebagai pintu masuk utama bagi aspirasi petani yang selama ini kesulitan menembus birokrasi kementerian.
Warga yang mayoritas menggantungkan hidup dari lahan perkebunan menyampaikan keresahan soal tumpang tindih lahan kehutanan. Mereka butuh kejelasan agar aktivitas bertani tidak terus-terusan dibayangi rasa was-was.
Rajiv merespons hal tersebut dengan menjamin akan melakukan peninjauan kembali terhadap aturan yang menghambat produktivitas masyarakat lokal. Menurutnya, kalau negara mau rakyat sejahtera, biarkan mereka mengelola tanahnya dengan tenang.
Langkah turun ke bawah ini menjadi pembeda. Kebiasaan menerima laporan tertulis yang tebal kini ia ganti dengan melihat langsung kondisi tanah yang kering atau hasil panen yang kurang maksimal.
Kunjungan ini bukan cuma soal menampung keluhan, tetapi juga memetakan potensi ekonomi pedesaan yang belum tergarap optimal. Misalnya, pengembangan ekowisata berbasis kehutanan yang bisa menambah pundi-pundi pendapatan warga desa selain dari hasil tanam musiman.
Setelah kunjungan selesai, tumpukan catatan di buku saku Rajiv kini menjadi utang yang harus ia lunasi di gedung parlemen. Pekerjaan rumahnya sudah jelas. Ia harus memastikan program pemerintah ke depannya tidak lagi bersifat pukul rata, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tanah Ciwidey.
Warga kini menunggu bukti, apakah aspirasi siang itu akan benar-benar berubah menjadi bantuan bibit, perbaikan infrastruktur irigasi, atau justru hanya berakhir sebagai arsip tanpa tindak lanjut.
Di sela kesibukan pamit, Rajiv sempat berpesan agar warga tidak segan memberikan kabar jika ada kendala di lapangan yang mendesak. Komunikasi dua arah ini akan terus ia buka, mengingat tantangan di sektor pertanian ke depan bakal jauh lebih kompleks akibat perubahan iklim.
Setelah agenda di Nengkelan tuntas, langkah selanjutnya adalah membawa daftar prioritas ini ke meja kementerian terkait untuk menagih program yang paling mendesak bagi kesejahteraan petani.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.