Ketua DPR dorong penanganan anak tak sekolah jadi agenda nasional

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat hingga daerah untuk menempatkan isu penanganan anak tidak sekolah (ATS) sebagai prioritas strategis nasional. Langkah ini dinilai mendesak untuk memastikan tidak ada lagi anak yang terputus dari sistem pendidikan hingga mereka menuntaskan jenjang sekolah.

Puan menegaskan, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia tidak bisa lagi hanya bertumpu pada angka partisipasi sekolah saja.

Pemerintah perlu menetapkan penurunan jumlah anak putus sekolah sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan yang mengikat seluruh instansi kementerian serta pemerintah daerah. Indikator ini nantinya harus menjadi tolok ukur dalam setiap evaluasi pembangunan skala nasional.

Tantangan kompleks di balik putus sekolah

Tantangan pendidikan saat ini tidak lagi sesederhana menyediakan akses atau bantuan finansial bagi siswa. Puan menyoroti kasus di Kota Bogor, Jawa Barat, yang mendapati sekitar 6.000 anak diduga putus sekolah akibat rendahnya minat belajar. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa persoalan pendidikan sudah merambah ke dimensi psikologis dan motivasi anak.

Negara tidak cukup hanya membangun gedung sekolah atau membagikan bantuan. Ada tugas yang lebih berat, yaitu meyakinkan para siswa bahwa pendidikan masih menjadi jalan yang paling relevan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tanpa motivasi yang kuat, ketersediaan fasilitas belajar yang memadai pun bisa menjadi sia-sia.

Data angka anak tidak sekolah

Pemerintah kini menghadapi beban data yang tidak ringan. Mengacu pada catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, jumlah anak tidak sekolah di Indonesia mencapai 3.966.858 orang. Angka jutaan ini menuntut respons kebijakan yang terpadu dan terukur.

Implikasi dari jutaan anak yang kehilangan akses pendidikan ini sangat serius bagi bonus demografi Indonesia. Jika anak-anak tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah, kesenjangan kualitas tenaga kerja di masa depan akan semakin lebar.

Langkah kolektif yang mengikat seluruh kementerian dan pemerintah daerah diharapkan mampu memutus rantai putus sekolah tersebut, sehingga setiap anak mendapatkan hak pendidikan secara utuh hingga lulus.