“Negara harus memastikan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan serta mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan. Ini bukan sekadar kewajiban sosial, tapi mandat konstitusional,” tegasnya dengan nada tinggi.
Baginya, mengabaikan kondisi psikologis korban sama saja dengan membiarkan anak tersebut menjadi korban untuk kedua kalinya. Ia meminta kementerian terkait serta jajaran pemerintah daerah di Bali tidak membuang waktu. Sinergi antara dinas sosial, lembaga perlindungan anak, dan tenaga medis harus segera dikerahkan ke lapangan.
Kerja Cepat Tanpa Menunggu
Waktu adalah musuh utama dalam pemulihan trauma anak. Semakin lama pendampingan diberikan, semakin dalam trauma itu mengakar di alam bawah sadar si kecil. Marinus menekankan bahwa layanan rehabilitasi mental harus diakses secepat mungkin sebelum trauma berkembang menjadi gangguan psikologis yang jauh lebih serius dan sulit disembuhkan.
Dorongan yang dilayangkan Marinus ini menjadi alarm bagi para pengambil kebijakan di daerah. Kekhawatiran soal kesehatan mental generasi muda yang terpapar kekerasan nyata bukan lagi isapan jempol. Pola kekerasan massa yang melibatkan warga secara masif sering kali melupakan nasib keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak yang terpaksa menjadi saksi bisu.
Langkah konkret yang dinanti sekarang adalah kehadiran pendamping psikologis profesional yang bisa merangkul anak tersebut. Upaya pemulihan dini menjadi kunci untuk memutus siklus trauma intergenerasional yang kerap menghantui korban kekerasan di masa depan.
Marinus menegaskan bahwa pihaknya di Komisi XIII DPR akan terus memantau apakah mandat perlindungan ini benar-benar dijalankan di lapangan atau hanya sekadar slogan di atas kertas.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.