World Nuclear Association: Asia Tenggara Rencanakan 37 GW Nuklir hingga 2050

Permintaan listrik Asia Tenggara meningkat, sementara kawasan masih bergantung pada bahan bakar impor. World Nuclear Association (WNA) menyebut kapasitas pembangkit nuklir yang direncanakan negara-negara Asia Tenggara hingga 2050 mencapai sekitar 37 gigawatt (GW).

Angka itu setara kira-kira seperempat dari total ambisi kapasitas nuklir seluruh negara pendatang baru di dunia. Direktur Jenderal WNA Sama Bilbao y León menyampaikan pandangan tersebut dalam wawancara dengan Singapore International Energy Week (SIEW) 2026, merujuk laporan World Nuclear Outlook yang baru dirilis WNA.

“Terus terang, saya kira hanya sedikit kawasan di dunia yang lebih siap untuk berhasil memanfaatkan energi nuklir,” kata Sama.

Target nuklir Asia Tenggara mencapai 37 GW

Hingga kini, energi nuklir praktis belum masuk dalam bauran energi Asia Tenggara. Namun, Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Thailand telah menetapkan target nuklir. Sejumlah negara lain masih mengkaji peran teknologi tersebut dalam sistem energi mereka.

Perubahan itu berlangsung saat kebutuhan listrik kawasan terus bertambah. Pertumbuhan ekonomi, ekspansi pusat data, serta kebutuhan pendinginan ikut mendorong permintaan. Pada saat yang sama, ketergantungan terhadap bahan bakar impor membuat negara-negara di kawasan rentan terhadap gangguan pasokan dan guncangan harga.

Artinya, rencana nuklir bukan hanya soal menambah sumber pembangkit. Bagi negara yang masih mengkaji langkahnya, pilihan energi akan berpengaruh pada keandalan pasokan dan paparan terhadap gejolak bahan bakar impor. WNA menilai nuklir dapat menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan listrik sekaligus mendukung dekarbonisasi.

Sama menyebut kapasitas industri dan rekam jejak menyelesaikan proyek infrastruktur besar tepat waktu serta sesuai anggaran sebagai modal Asia Tenggara. “Kondisi untuk pertumbuhan energi nuklir yang sukses sudah tersedia di sana,” ujarnya.

Regulasi dan tenaga kerja perlu disiapkan

Kesiapan itu tetap harus diikuti pekerjaan dasar. Negara yang baru masuk ke sektor nuklir perlu menyusun kebijakan, membangun infrastruktur regulasi, serta menyiapkan tenaga kerja dan kemampuan industri. WNA menyatakan sejumlah langkah tersebut dapat berjalan paralel ketika pemerintah merampungkan aspek hukum dan menilai pilihan teknologi.